Ketua MPR RI Minta PT PLN dan Menteri ESDM Jangan Naikkan Tagihan Listrik



JAKARTA (KN) Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, meminta PT. PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM agar tidak membebani masyarakat dengan tagihan listrik yang naik hingga dua atau tiga kali lipat dari biasanya.

“Banyaknya masyarakat yang mengeluhkan mengenai tagihan listrik yang membengkak hingga lebih dari 20% bahkan hingga dua kali lipat,” kata Bamsoet dalam siaran persnya kepada kamangkaranews.com di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Menurutnya, PT. PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM segera memberikan penjelasan dan solusi yang konkret bagi masyarakat akan lonjakan tagihan listrik secara tiba-tiba disaat adanya aturan yang mewajibkan masyarakat berada dirumah.

Ia pun mendorong pemerintah, apabila diperlukan, melakukan investigasi bersama tenaga pencatat meter penggunaan listrik di bawah pengawasan Pengawas Keuangan atau BPK, untuk menjawab protes dan keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik tersebut yang tidak wajar.

“Sehingga akar persoalan dapat segera ditemukan, menggingat daya beli masyarakat semakin menurun dan masyarakat sudah terbebani biaya untuk kebutuhan hidup selama masa PSBB diberlakukan dan PT PLN tidak cukup hanya memberikan penjelasan yang menyatakan “bahwa tidak ada kenaikan tarif listrik,” tegasnya.

PT. PLN agar transparan memberikan data tagihan listrik kepada masyarakat, dari mulai jumlah pemakaian hingga tarif yang dikenakan dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat, dalam hal ini untuk sektor energy atau listrik.

“PT. PLN seharusnya dapat berperan dalam memberikan keringanan listrik bagi masyarakat di tengah pandemi ini,” pungkas Bamsoet.

deha

Diberdayakan oleh Blogger.