Dampak Pandemi Covid-19 di Kuningan Tidak Ada Pembangunan Jalan

KUNINGAN (KN) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Ridwan Setiawan, mengatakan, anggaran di Dinas PUTR semula Rp223 miliar dipotong Rp189 miliar hanya tersisa 15 persen untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan.

Sehingga banyak program pembangunan yang ditangguhkan yang sebelumnya sudah menjadi prioritas dan sudah disusun mulai RKA terdapat penundaan untuk program tahun 2020.

“Kepada warga masyarakat Kabupaten Kuningan mohon maklum dan memahami kondisi ini karena dampak pandemi Covid-19 banyak pembangunan jalan yang belum dilaksanakan tapi hanya perbaikan penambalan-penambalan atau perbaikan ringan,” katanya di Kuningan, Kamis (25/6/2020).

Menurutnya, bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN maupun Pemerintah Provinsi Jabar dan APBD Kuningan terdapat pengurangan prioritas yang sudah direncanakan karena adanya pandemi Covid-19.

Dengan demikian, lanjutnya, pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan ditunda. Misalnya bantuan dari APBN saat ini hanya Rp50 miliar dari Rp89 miliar, kontrak itu juga akan dirembeskan ke tahun 2021.

“Tapi itu adalah sistem pembayarannya tapi pekerjaannya sudah batas kontrak apakah nanti dari PPKnya akan dilanjut atau sebagian ada yang ditunda namun tidak akan selesai pada tahun 2020,” katanya.

Contohnya pelebaran jalan dari Ciperna - Kuningan, kemudian Kuningan - Cipasung itu juga mendapat refocusing dari Rp37 miliar menjadi Rp13 miliar seluruhnya tidak akan tuntas kalau kemarin semua selesai antara satu sampai dua meter sesuai dengan kebutuhan.

Dari Kuningan sampai dengan Cipasung dari Rp32 miliar tinggal Rp13,8 miliar ini juga akan ada penundaan di tahun depan.

“Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah karena sumber dana yang besar tergantung dari bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” katanya.

Begitu pula Waduk Darma, sekarang off Rp120 miliar yang tadinya tahun ini sudah diusulkan selesai tahun 2020, termasuk sudah merencanakan membebaskan pembuatan dan pelebaran jalan ke Daerah Obyek Wisata KRK.

Dalam waktu dekat ini ada upaya-upaya dari pemerintah provinsi terdapat beberapa item yang masih bisa berlanjut tapi ini juga dalam usulan prioritas karena dari pemerintah pusat sudah agak susah.

Pertama sudah ada perencanaan yang mendalam untuk penataan kota tetap berlangsung namun tidak seluruhnya, itu juga refocusing hanya kebutuhan kurang lebih Rp9 miliar.

Menyikapi gedung KNPI, sebaiknya dipertimbangkan apakah harus segera pindah atau masih di tempat itu tapi yang jelas begitu Taman Kota sudah dibentuk fungsinya bukan lagi sebagai ruang publik terbuka berarti pedagang kaki lima tidak berada di badan-badan taman.

Disebutkan, kebutuhan seluruhnya mencapai Rp24 miliar, masih Rp9 miliar tertunda mulai pelaksanaan dengah kondisi seperti ini harus jadwal yang ketat.

“Mudah-mudahan berdasarkan hasil lelang kita mendapat orang yang kuat finansialnya, pekerjaannya baik dan kalau ada pemeriksaan hasil audit BPK ternyata pekerjaannya tidak sesuai bisa secepatnya mengembalikan uang ke kas negara,” katanya.

Ia menegaskan, PUTR harus lebih selektif untuk melaksanakan perkerjaan tersebut apalagi anggarannya sangat terbatas.        

Untuk jalan lingkar sementara ini dari Garatengah sampai dengan Karangmangu, setelah itu tuntas rencananya satu jalur dan badan jalan dulu minus pembangunan jembatan, sehingga ke depan jalan itu bisa dilewati.    

  

“Perubahan parsial 5 untuk memasukkan bantuan anggaran tambahan dari Pemerintah Provinsi Jabar untuk pembangunan penataan kota dan BLK tapi jalan semuanya ditinggalkan,” katanya.

deha