ReThinkbyAWR Sejalan Dengan Pemerintah dan DPR RI Pro Sawit Untuk Negeri

JAKARTA (KN),- ReThinkbyAWR yang merupakan produk turunan dari AWR Foundation dalam salah satu visinya untuk “Bekerja Bersama Pemerintah Dalam Memperkuat Kegiatan dan Program”.

Dalam courtesy visit antara ReThinkbyAWR dan Anggota DPR RI. Firman Soebagyo, yang sangat komitmen terhadap sawit Indonesia, di kantornya Gedung Nusantara I DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (29/1/2020) didapat beberapa isu yang dibahas dan disimpulkan bahwa petani plasma tidak bisa dipisahkan oleh perusahaan swasta.

The CEO ReThinkbyAWR Ayuningtyas Widari Ramdhaniar, mengatakan, AWRfoundation melalui ReThinkbyAWR ingin berperan juga dengan meRe-Think literasi dan sumber-sumber informasi lainnya.

“Dengan tujuan untuk mendampingi agar tepat sasaran kepada petani rakyat yang capaian keberlanjutannya masih 5% dari total luasan sawit se-Indonesia, dimana 40%nya merupakan sawit rakyat," katanya.

Menurutnya, apakah memungkinkan jika regulasi STDB dan ISPO dipermudah hanya melalui satu pintu saja yang lebih memudahkan, mengingat revolusi industri kedua belum sepenuhnya dialami oleh 17% populasi dunia, sebagaimana 1,3 miliar orang masih belum mendapatkan akses listrik.

Hal ini sama juga berlaku bagi revolusi industri ketiga, dengan lebih dari setengah populasi dunia, yaitu 4 miliar orang yang sebagian besar tinggal di negara berkembang, belum mendapatkan akses internet.

Menyikapi hal tersebut, legislator Firman Soebagyo berharap adanya Undang Undang khusus sawit dimana nanti isinya agar ISPO dipermudah, CPO dari rakyat untuk biodiesel. Negara harus hadir dalam memperjuangkan sawit Indobesia.

“Tapi yang saya mau bukan hanya belas kasihan tapi juga menguntungkan karena  saat ini saya masih melihat kalau pemerintah masih ambivalent,” kata Firman Soebagyo saat menerima audiensi dari ReThinkbyAWR.

Lebih lanjut Firman mengatakan, pemerintah harus mengakui bahwa sawitlah yang mengurangi kesenjangan antara Jawa dan Luar Jawa. Target dalam regulasi tersebut juga nanti disebutkan berapa penerimaan dari sawit dan sawit harus masuk dalam katagori bagian dari tanaman hutan..

“Bahkan saya berharap ada yang namanya menteri muda tanaman keras, jadi bertanggung jawab terhadap semua perkebunan termasuk satu pintu mengurus berbagai regulasinya," harapnya.

Yang harus dimiliki adalah adanya database yang existing berapa jumlahnya, negara ada berapa hektar, swasta berapa dan petani plasma berapa. Jika misalnya target pemerintah 1000 trilyun tinggal dibagi saja butuh lahan berapa. Namun setelah itu tidak boleh membuka lahan lagi diluar hitungan tersebut.

Dalam pertemuan tersebut CEO ReThinkbyAWR Ayuningtyas Widari Ramdhaniar didampingi Fitri Wigati Mumpuni (The Controller) dan Nukila Evanty (The Counsuler). AWR juga mendapatkan arahan selanjutnya untuk ikut serta berperan menjawab program negara atas keberlanjutan industri sawit Indonesia yang notabene salah satu tulang punggung devisa NKRI.

deha