GMNI Pertanyakan Kuningan Miskin Ekstrim ?

KUNINGAN (KN),- Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kuningan, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Kuningan, beraudensi dengan jajaran DPRD Kuningan dan pejabat Pemkab Kuningan, Jumat (18/3/2022)..
 
Mereka diterima Ketua Komisi IV DPRD, Tresnadi dan salah satu anggota Komisi IV, Deki Z Mutaqin.
 
Nampak hadir Kepala DPMD, Dudi Fahrudin, Kepala Bappeda, Usep Sumirat, Kepala Bakesbangpol, Budi Alimudin dan Kabid Daya Sos PFM (Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin) Ence Hadiat. R.
 
“Menteri Dalam Negeri pada September 2021, mengumumkan Kabupaten Kuningan sebagai miskin ekstrem dengan indeks kemiskinan 6,36 persen," kata Jubir GMNI, Hendra Nur Rochman didampingi Ketua DPC GMNI Kuningan, Adi Pauji (Wowo).
 
Dijelaskan, audensi ke gedung DPRD Kuningan menunjukan peran mahasiswa sebagai agen of change untuk melakukan diskusi terkait kondisi daerah yang perlu perhatian.  
 
Upaya menseriusi isu bahwa Kuningan sebagai miskin ekstrim, mencari solusi agar Kuningan keluar dari lingkaran miskin ekstrem, maka GMNI meminta pemerintah juga serius melakukan upaya penanganan kemiskinan di masyarakat.
 
"Belum lagi kami dengar malah mencuat permasalahan carut marutnya data warga miskin dan penyaluran Bansos. Maka saat ini kita pertanyakan sejauhmana upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan dan pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh legislatif ?," tanya dia.
 
Terpisah, Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, saat dikonfirmasi, mengucapkan terima kasih atas adanya suara dari para mahasiswa yang mempertanyakan soal upaya pemerintah dalam penanganan kemiskinan.
 
"Persoalan (penanganan) kemiskinan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, namun butuh kerja bareng dari semua pihak termasuk dari pihak akademisi, yakni rekan-rekan mahasiswa," ujar Sekda.
 
Pemkab Kuningan, imbuhnya, sangat serius dan telah melakukan berbagai ikhtiar di tengah segala keterbatasan. Ikhtiar tersebut, katanya, sudah menunjukkan hasil, dengan turunnya Indeks Keparahan Kemiskinan di Kuningan.
 
"Kita juga telah mampu menurunkan Indeks Kedalaman, Saya kira patut juga dihargai. Dengan turunnya Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman ini berarti kita sudah melangkah dalam rel yang benar," katanya.
 
Ia pun mengakui, angka kemiskinan di Kuningan memang masih tinggi. Hal ini, disebutkan Dian, tidak terjadi di Kabupaten Kuningan saja.
 
"Kita juga tidak pungkiri ada hal-hal yang butuh perbaikan seperti yang dikatakan adik-adik mahasiswa secara kasuistik tadi. Sesuai arahan pimpinan, kita tentu akan perbaiki ke depannya," katanya.
 
Pihaknya akan terus meminta SKPD terkait untuk lebih mengoptimalkan upaya penanganan kemiskinan ini.
 
"Kita selalu lakukan evaluasi terkait upaya penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan. Tentu hal-hal kekurangan yang belum terlaksana, akan kita perbaiki," katanya.  
 
Terpantau, audiensi yang dilaksanakan di ruang Badan Anggaran DPRD Kuningan ini berlangsung tertib selama kurang lebih dua jam. Setelah beraudiensi, belasan mahasiswa GMNI membubarkan diri.
 
Pewarta : deha