Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan kepada Lima Kecamatan Kategori Miskin Ekstrim

KUNINGAN (KN),- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani, menyebutkan, terdapat lima kecamatan kategori miskin ekstrim dan pemer...

KUNINGAN (KN),- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani, menyebutkan, terdapat lima kecamatan kategori miskin ekstrim dan pemerintah memberikan top up dana (tambahan bantuan) kepada kecamatan tersebut.
 
Hal itu dikatakan Deni, usai memberikan materi dalam Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serba Guna, Kelurahan Winduhaji, Kecamatan Kuningan, Rabu (23/2/2022).

 
“Dari jumlah kumulatif 32 kecamatan di Kabupaten Kuningan terdapat 5 kecamatan yang termasuk kategori miskin ekstrim yaitu Cidahu, Kalimanggis, Cimahi, Cibingbin dan Darma,” sebut Deni, kepada kamangkaranews.com.

 
Untuk menyikapi kondisi tersebut, imbuhnya, Dinas Sosial pada 2021 memberikan top up dana atau tambahan bantuan kepada 9419 warga miskin.
 
Dijelaskan, strategi penanganan kepada warga miskin ada tiga cara. Pertama, mengurangi beban pengeluarannya. Kedua, meningkatkan pendapatannya. Ketiga, meminimalisasikan tempat-tempat kemiskinan.
 
Pada 2021 tidak hanya dari APBD Kuningan tetapi ada 74 paket kegiatan dari 19 SKPD diarahkan ke tempat-tempat kemiskinan dan jika dinominalkan ada puluhan miliar rupiah.
 
Anggaran tersebut bersumber dari bantuan APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Kuningan, termasuk Dana Desa.
 
“2022 akan kita rintis paket kebijakan dari 19 SKPD untuk berbuat bagi masyarakat dan mudah-mudahan rasa optimis kebersamaan ini bisa menjadi sebuah nilai untuk membantu meringankan warga miskin ekstrim itu,” katanya.
 
Lebih lanjut dijelaskan, setiap minggu ia bertemu langsung dengan pejabat dari Kementerian Sosial di Kuningan tujuannya berbagai cara dilakukan untuk membantu warga miskin.

Terkait rakor ini, ia berharap pendamping PKH pro aktif berkunjung ke setiap rumah warga untuk melihat ada tidaknya anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai.
 
“Dengan mendatangi rumah-rumah warga akan diketahui apakah ada anak tidak sekolah atau ibunya sakit dan lain sebagainya. Jangan sampai bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran,” katanya.
 
Peran pendamping PKH mendukung program pemerintah meningkatkan sumber daya manusia, agar anak-anak usia sekolah bisa bersekolah.
 
Menyikapi adanya warga Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena tidak didata oleh pemerintah desa, ia menjelaskan, ada kriteria yang harus dipenuhi warga jika ingin mendapat bantuan sosial.
 
Pertama ada musyawarah desa secara khusus, idealnya setiap tiga bulan dan sedang dirancang Perbupnya karena angka kemiskinan dinamis, terkadang jumlahnya naik dan turun.
 
“Namun kita tidak menutup mata jika ada warga masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan,” katanya.
 
Ditanya boleh tidaknya jika Kabid Daya Sos diajak jurnalis berkunjung ke rumah warga tersebut sebagai dukungan moril, ia mengatakan, sangat boleh.
 
“Nanti saya bersama Kabid Daya Sos ingin berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui langsung kondisi warga itu,” pungkasnya.
 
Di tempat yang sama, pemateri dari Saber Pungli Bidang Yustisi, Angga Insana Husri,  mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan dan fungsi bantuan sosial, jangan sampai kegiatan PKH dalam hal ini Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ada penyimpangan.
 
“Misalnya pungli atau bantuan sosial tidak tepat sasaran,” katanya.
 
Ia memberikan materi dalam rakor itu tujuannya agar pendamping PKH maupun agen bisa mengetahui dan memahami regulasi, jangan sampai bantuan sosial ada kesempatan untuk mencari keuntungan.
 
Materi yang disampaikan mengenai pencegahan, mulai dari pendistribusian bantuan dan hindari pungli karena bansos ini langsung dari pemerintah untuk warga miskin atau yang berhak menerimanya.
 
“Apalagi bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 apabila terdapat penyimpangan kita lakukan persuasif, memberikan masukan namun jika ada pengulangan-pengulangan akan kita tindaklanjuti ke tahap penyidikan tindak pidana khusus,” katanya.
 
Pantauan kamangkaranews.com, rakor yang dihadiri Kabid Linjamsos Dinsos, Nono Supriatna, Korkab PKH, Endi Suhendi beserta ratusan pendamping PKH itu terdapat sesi tanya jawab.
 
Pewarta : deha