Nono Supriatna, dari Kesehatan ke Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap ditempatkan dimana saja, termasuk melaksanakan tugas baru yang berbeda dari sebelumnya.

Adalah Nono Supriatna, Sos, MSi, meniti karier di pemerintahan sejak 1987 dan sekarang menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) di Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.

Kepada kamangkaranews.com di ruang kerjanya, Rabu (13/1/2021) ia menceritakan pengalaman pekerjaannya, pertama ditugaskan di Puskemas Cidahu, tiga tahun kemudian ada kesempatan mengikuti pendidikan ke Akademi Perawatan di Bandung.

“Alhamdulillah dari 50 orang setelah proses test, saya dan empat orang dari Kabupaten Kuningan, Bandung dan provinsi lainnya masing-masing 5 orang diterima, saya lulus tahun 1993,” tuturnya.

Tahun 1993, ia tugaskan di Puskemas Kuningan di Cijoho, 1994 dipindahkan ke Puskesmas Sindangagung dan kebetulan ada otonomi daerah ia mendapat amanah menjadi pejabat struktural menjadi Kepala Puskesmas Hantara 2001-2006.

Kemudian, dipindahkan ke Puskesmas Nusaherang, pindah lagi ke Puskesmas Darma dan Puskesmas Lamepayung, setelah itu ia mendapat promosi jabatan di RSUD 45 tahun 2013.

“Tahun 2020, tepatnya bulan Agustus, saya mendapat mutasi ke Dinas Sosial, membidangi Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) dan bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan di sini banyak sekali yang perlu dilakukan,” ucapnya.

Ia mengakui, jika dibandingkan dengan basicnya di kesehatan, awalnya ia bertanya kepada diri, apakah mampu tidak melaksanakan tugas yang berhubungan dengan masalah kebencanaan dan sosial.

Kendati demikian, hal itu bisa dikerjakan karena menurut pria tipikal pekerja tersebut, kegiatan kebencanaan maupun perlindungan jaminan sosial, misalnya Taruna Siaga Bencana (Tagana), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya berjalan lancar.

“Seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah dengan adanya dukungan dari teman-teman di sini saya dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan pimpinan maupun negara,” katanya.

Memang ada perbedaan, dulu di lingkup rumah sakit menangani keperawatan dan pelayanan kesehatan masyarakat, namun sekarang lebih kompleks karena menyangkut kebencanaan dan persoalan sosial yang lebih luas se-Kabupaten Kuningan.

“Ketika ada informasi bencana, apa yang bisa kita bantu dan melihat kebutuhan manusia yang terdampak bencana karena kita berorientasi kepada perlindungan terhadap manusianya bukan fisik atau infrastruktur dan fasilitas lainnya,” katanya.

Bukan hanya itu, Dinas Sosial melalui Tagana melaksanakan Program Kali Bersih (Prokasih) di Desa Parakan, Kecamatan Maleber, beberapa waktu lalu yang sangat direspon Bupati Kuningan yang turun langsung melihat sungai.

“Bagi saya, itu merupakan kebanggaan bisa melakukan sosialisasi bahaya membuang sampah sembarangan, kita mengajak berbagai unsur termasuk leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Diakui Nono, untuk meningkatkan kinerja di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) perlu ditunjang anggaran yang proporsional.

Selain itu juga, kelengkapan fasilitas kerja, misalnya laptop karena hingga saat ini menggunakan laptop miliknya yang dibawa dari rumah.

“Mudah-mudahan pemegang kebijakan di Pemkab Kuningan bisa merealisasikan kebutuhan kami sehingga membantu dalam pelaksanaan program kerja,” katanya.

Menyikapi data penerima PKH untuk tahun 2021, ia menyebutkan sudah mengusulkan tambahan 10.000 orang ke Kementerian Sosial nanti dari pusat dilakukan validasi data untuk dimasukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Dinas Sosial Kabupaten Kuningan menerima kembali data yang sudah divalidasi oleh Kementerian Sosial dan bagi masyarakat yang belum tercatat silahkan menghubungi pendamping PKH di desa masing-masing,” kata suami Imas Nurjanah yang sudah dikaruniai dua orang anak itu menutup pembicaraan.

deha