Sekda Dian, Pemerintah dan Pers Harus Terjalin Equal Partnership

KUNINGAN (KN),-  Sekda Kuningan, Dian Rahmat Yanuar, mengatakan,  sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dan  Pers bisa terbangun tapi harus dua arah dan adanya keseimbangan atau equal partnership (kemitraan yang setara, red).

“Tidak bisa hanya menuntut untuk kebutuhan Pers saja, begitu juga sebaliknya pemerintah hanya menuntut kepentingan pemerintah saja,” katanya kepada para awak media dalam Gathering Media Cetak dan Online yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kuningan di Teras Mahar Cafetaria & Resto, Kamis (30/1/2020).

Ia menjelaskan, kemarin telah terjadi perubahan SOTK sesuai Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, salah satunya Diskominfo berubah tupoksinya yaitu tugas Bagian Humas Setda Kuningan beralih ke Diskominfo.

Mengenai pemberitaan ada di Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) yang membidangi urusan Seksi Kemitraan dan Lembaga Komunikasi Media, Seksi Pelayan Informasi Publikasi dan Seksi Analisis Informasi.

Menurutnya, pemerintahan akan berhasil kalau menggabungkan 5 kekuatan besar, yaitu akademisi, bisnisman, commmunity (masyarakat), goverment tata kelola pemerintahan dan media.

Terkait media, imbuh Dian, pemberitaan kontrol sosial merupakan obat, meskipun pahit tapi itu sangat dibutuhkan dalam konteks mengingatkan pemerintah. Pemberitaan yang berimbang, sumbernya valid, datanya akurat, dapat dipercaya dan konstruktif.

“Jika hal itu sudah terpenuhi, kami atas nama pemerintah daerah bisa memahami,” katanya.

Disebutkan, Kuningan terdiri 376 desa dan 32 kecamatan, sebetulnya mereka juga membutuhkan informasi yang menyeluruh, merindukan pemberitaan desanya, keberhasilan progresnya, namun faktor geografis menyebabkan pemberitaan itu tidak merata tapi hanya kecamatan tertentu dan beberapa desa saja.

“Daerah terpencil juga perlu adanya pemberitaan-pemberitaan informasi yang akurat sehingga dalam pentahelix media mampu membangun sinergitas yang akan mendorong peningkatan pembangunan di seluruh bidang,” katanya.

Ia menyampaikan pengalamannya ketika menjadi Kabag Humas Setda Kuningan pernah menggulirkan program Kartu Liputan Daerah (Karlipda) untuk wartawan di Kuningan dari media yang jelas agar terinventarisir.

“Karlipda sebagai bentuk perhatian Pemkab Kuningan agar para wartawan dan media tercatat secara resmi, kemudian nama mereka terpampang di whiteboard humas, nama dan medianya termasuk produktifitas berita yang dihitung setiap bulannya serta diberikan isentif per tiga bulan,” katanya.

Bukan hanya itu, setahun sekali Humas Setda menyelenggarakan seminar selama dua hari di suatu tempat dan dalam acara tersebut dipilih tiga orang wartawan masing-masing dari empat kategori media, harian, mingguan, dwi mingguan dan bulanan, siapa diantara mereka paling banyak membuat berita pembangunan kemudian dilombakan.

Sekda mendorong Kadis Kominfo Kabupaten Kuningan, agar mengagendakan pertemuan rutin dengan para wartawan dalam upaya membangun sinergitas Equal Partnership.  

deha