KUNINGAN (KN),- Pegawai Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ternyata tidak mau membaca berita tentang progr...
KUNINGAN (KN),- Pegawai Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
ternyata tidak mau membaca berita tentang program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang dimuat di media massa, baik cetak, elektronik maupun
media online.
Salah seorang pegawai ATR/BPN
Kabupaten Kuningan yang minta namanya jangan disebutkan, melalui pesan singkat menuturkan,
Minggu (24/2/2019), ia bekerja siang malam mengerjakan pembuatan sertifikat
tanah program PTSL sesuai target dari pimpinan.
“Namun setelah sertifikat tanah
tersebut selesai, hanya dijadikan pencitraan oleh bupati,” katanya.
Ia bersama rekan di kantornya sudah komitmen tidak mau membaca berita tentang PTSL di media jika isi
berita tersebut mencantumkan bupati.
Pantauan media ini, terlepas adanya perbedaan
biaya pembuatan sertifikat tanah secara reguler dengan program PTSL, namun sikap
pegawai ATR/BPN merupakan fenomena yang menarik.
Ada indikasi program PTSL dijadikan alat
politik yang efektif dan efesien oleh presiden maupun para caleg yang berasal dari
parpol pengusung dan pendukung capres nomor 01 untuk menarik dukungan rakyat menjelang
Pemilu 2019.
deha--
