APDESI Kuningan Lakukan Roadshow Hukum Sikapi 489 Kades Ditangkap Kejagung

KUNINGAN,- Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Henny Rosdiana, mengatakan, APDESI mulai dari pusat, provinsi dan daerah melakukan roadshow hukum dalam menyikapi ditangkapnya 489 kepala desa di Indonesia hingga November 2025 oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan tindakan korupsi anggaran Dana Desa.

"Mulai dari pusat, Jabar dan daerah kami sedang melaksanakan 3 program dalam sosialisasi hukum yang mencakup Preemtif, Preventif dan Represif, " kata Henny usai pertemuan APDESI dengan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, di Sekretariat APDESI, jalan Moch Yamin, Kedungarum, Rabu (24/12/2025).

Lebih lanjut ia menjelaskan, APDESI Kabupaten Kuningan yang sekarang bernama APDESI Merah Putih bersama tim hukum melakukan roadshow sosialisasi preemtif (kegiatan pengawasan yang bertujuan mengantisipasi hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan pelaksanaan tugas, red) kepada para kepala desa.

Kemudian, preventif (mencegah terjadinya masalah atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Pendekatan ini lebih fokus pada antisipasi dan pencegahan dengan tujuan mengurangi potensi risiko, red).

"Selanjutnya upaya represif (menindak pelanggaran) namun kami lakukan sosialisasi dan pemahaman ketika para kepala desa korupsi Dana Desa untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat," katanya.

Ia mengakui dirinya pernah mendapatkan Peacemaker Justice Award yaitu penghargaan yang diberikan kepada kepala desa atau lurah yang menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa atau kelurahan

"Tapi bukan tindakan pemerkosaan, pembunuhan dan pencurian namun jika ada persoalan kecil-kecilan di desa bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi Desa," katanya. 

Ia berharap, pada 2026, para kepala desa menjadi insan yang mandiri dan bertanggungjawab, berintegritas agar bisa dipercaya masyarakat karena kepala desa dipilih oleh masyarakat.

Terkait pertemuan dengan Bupati Kuningan, ia berharap, untuk menyukseskan program strategis pemerintah diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah desa dengan Pemda Kuningan.

"Tadi kami menyampaikan aspirasi ke Pak Bupati Dian mengusulkan pertemuan dengan APDESI dilaksanakan secara rutin 3 bulan sekali," harapnya.

Pewarta: deha.