KPU Kuningan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024



KUNINGAN (KN),- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan mengadakan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 kepada Media Massa Kabupaten Kuningan, di Rumah Makan Coal Cileuleuy, Kamis (29/12/2022).




Komisioner KPU, Divisi Sosdiklih dan Parmas, Dudung Abdul Salam serta Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Asep Budi Hartono, menyampaikan progress report tahapan Pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan.

"16 Desember 2022 kita sudah menetapkan badan adhock Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang daftar 1851, lolos administrasi 1165 dan yang lolos hingga dilantik 160 dan yang PAW 159 karena satu orang tidak memenuhi syarat," sebut Dudung.

Sesuai PKPU Nomor 8 tahun 2022, PPK tersebut harus memenuhi tiga unsur yaitu tokoh masyarakat, mahasiswa atau pelajar dan keterwakilan perempuan.

"Dalam catatan kita, PPK terpilih itu106 (66%) tokoh masyarakat, 30 mahasiswa (18%) dan 24 keterwakilan perempuan (15%) serta 53 (33%) yang berkelanjutan atau menjadi PPK pada Pemilu 2019," sebutnya.

Kemudian pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara online. Karena sekarang ini mulai  PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih menggunakan sistem online yaitu SIAKBA.

Hingga kemarin, pendaftar yang sudah membuat akun 3900, berkas yang masuk 1980, sedangkan kebutuhannya 376 desa/kelurahan dikalikan 3 orang = 1128 PPS tapi ada beberapa desa masih nol misalnya Desa Padarek, Kecamatan Kuningan.

Jumlah pendaftar calon PPS dari setiap desa/kelurahan harus dua kali dari jumlah kebutuhan atau 2256 jika tidak ada maka waktunya akan diperpanjang, PPS ini akan diumumkan pada 4-5 Januari 2023 kemudian dilakukan tes yaitu Computer Assisted Test (CAT).

"Besok hari terakhir mudah-mudahan desa/kelurahan yang masih kurang terhadap pemenuhan calon PPS bisa terpenuhi," harapnya.

Sementara itu, Asep Budi Hartono, mengiformasikan PPK dan PPS dalam melaksanakan tugasnya dicover asuransi dari KPU Pusat.

Untuk kecelakaan kerja meninggal dunia per orang Rp36 juta, cacat permanen Rp 30,8 juta, luka berat Rp16,5 juta, luka sedang Rp8,250 juta dan biaya pemakaman per orang Rp10 juta.

Adapun honor badan adhoc Pemilu 2024, Ketua PPK Rp2,5 juta, Anggota PPK Rp2,2 juta, Sekretaris PPK Rp1,8 juta, Sekretariat Rp1,3 juta. 

Ketua PPS (desa/kelurahan) Rp1,5 juta, Anggota PPS Rp1,3 juta, Sekretaris PPS Rp1,150 juta, Anggota Sekretariat Rp1,050 juta. Ketua KPPS (TPS) Rp1,2 juta, Anggota KPPS Rp1,1juta, Pamsung Rp700 ribu.

"26 Februari 2023 kita akan membentuk Pantarlih honornya Rp1 juta dan sekarang pendaftarannya terbuka melalui SIAKBA, artinya siapapun bisa menjadi Pantarlih asalkan melek Teknologi Informasi (TI)," katanya.

Terpantau, dalam acara tersebut dilakukan dialog interaktif antara jurnalis dengan komisioner KPU sehingga terkesan serius tapi santai.

Pewarta : deha.
Diberdayakan oleh Blogger.