Dewan Pers : UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

JAKARTA,- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam...




JAKARTA,- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Dewan Pers menyayangkan keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers.

Mengingat masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan. Sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. 

"Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman," kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli, dalam siaran persnya, di WAG PWI Kuningan, Jumat (9/12/2022) malam.

Dikatakan, Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, imbuhnya, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan.

Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 

"Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik," ujarnya.

Dewan Pers sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan. 

Termasuk menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi. 

Namun masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers jugamenyampaikan saran agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

Ia menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru disetujui oleh Pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU KUHP itu tidak hanya mengancam dan mencederai kemerdekaan pers.

"Namun juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan serta pemberantasan korupsi," tandasnya.

Ia menambahkan, ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, mencederai regulasi yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Padahal unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat serta kemerdekaan pers. 

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki. 

Dewan Pers mencatat pasal-pasal UU KUHP berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat dan  berekspresi.

Selengkapnya 11 cluster dan 17 pasal tersebut yaitu ; 

1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

2. Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. 

3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.

4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong. 

5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan atau yang tidak lengkap.

6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.

7. Pasal 300, Pasal 301 dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.

8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
 
9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.

10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
 
11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan.

Sumber : Dewan Pers.




Nama

BERITA,1929,FEATURE,406,HEADLINE,2272,OPINI,31,RAGAM,17,
ltr
item
kamangkaranews: Dewan Pers : UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi
Dewan Pers : UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHLsd0MY-GDV-hu0TyLGp12KdO3TK0EVGFUWkW3oQUOGMhorcbwQ0GSFGXcSlCWjcMFB5klTq5iiwRyMh4YhTHRdrOIFuK8w-xKu1VQtuTpnw1NwjfqdTG7ud6Z3z4YXytjEBD3U3ybLnaJHsXsl4yHyyFS5akRWU9A9QmNm8FQoG7NKIxdExrykar/w400-h369/181201_dp(1)%20edit.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHLsd0MY-GDV-hu0TyLGp12KdO3TK0EVGFUWkW3oQUOGMhorcbwQ0GSFGXcSlCWjcMFB5klTq5iiwRyMh4YhTHRdrOIFuK8w-xKu1VQtuTpnw1NwjfqdTG7ud6Z3z4YXytjEBD3U3ybLnaJHsXsl4yHyyFS5akRWU9A9QmNm8FQoG7NKIxdExrykar/s72-w400-c-h369/181201_dp(1)%20edit.jpg
kamangkaranews
https://www.kamangkaranews.com/2022/12/dewan-pers-uu-kuhp-mengancam.html
https://www.kamangkaranews.com/
https://www.kamangkaranews.com/
https://www.kamangkaranews.com/2022/12/dewan-pers-uu-kuhp-mengancam.html
true
2411474526934600298
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content