Komisi II Beri Tiga Catatan Penting ke Mendagri, Yanuar Prihatin : Jangan Melulu Teknis!

JAKARTA (KN),- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, memberikan tiga catatan penting kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Hal itu dikatakan Yanuar dalam keterangan persnya kepada jurnalis kamangkaranews.com, melalui whatsapp, Kamis (22/9/2022).

Disebutkan, tiga catatan penting tersebut dipaparkan dalam rapat kerja dengan Mendagri yang dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, di gedung DPR RI. 

"Tiga catatan penting diantaranya soal desa, Ibu Kota Negara (IKN) dan desain penataan daerah," kata anggota Fraksi PKB tersebut.

Dari sejumlah permasalahan di desa seperti infrastruktur, kewilayahan, batas, pemekaran dan penggabungan desa serta persoalan lainnya, Yanuar menyoroti tajam terkait pembangunan kapasitas aparatur desa yang dinilainya selama ini terabaikan.

“Selama ini kalau diperhatikan treatment yang dilakukan jauh lebih banyak ke aspek teknikal, sehingga muncul istilah bimbingan teknis. Saya kira kita harus naik satu tingkat lagi yaitu ke arah pembangunan watak dan karakter,” katanya.

Yanuar menegaskan, anggaran dana desa yang sudah turun dan infrastruktur di banyak tempat juga lebih baik dari sebelumnya, sehingga sudah waktunya fokus perhatian ke pembangunan kapasitas aparatur desa.

Karena kuncinya di situ, imbuhnya, uang mungkin bisa banyak tiap tahun menggelontor tapi kalau kapasitas aparaturnya tidak kompatibel itu juga menjadi masalah.

"Saya sering mendengar keluhan aparatur di daerah semuanya klasik, menunggu dari pusat, semua menanti anggaran dari kabupaten, provinsi dan anggaran nasional APBN,” ujarnya.

Komisi II DPR jarang sekali mendengar inovasi, terobosan, memiliki ide-ide yang bisa menyelesaikan masalah sosial kesejahteraan di daerah.

“Padahal, di lingkungannya itu terdapat banyak sumber daya dan potensi tapi karena pikirannya lebih banyak ke atas jadi persoalan yang seharusnya bisa diatasi malah terabaikan,” ucap Yanuar.

Ia memberi contoh, bila suatu desa mempopulerkan branding sebagai desa nangka yaitu desa yang menghasilkan buah nangka sebagai unggulan komoditasnya, ia mengilustrasikan 500 pohon nangka ditanam dengan potensi panen satu pohon menghasilkan 50 buah.

Harga per buahnya sekitar Rp150 ribu untuk kualitas super, maka desa tersebut akan mendapatkan pemasukan hingga miliaran rupiah saat panen.

“Tapi yang ringan-ringan seperti itu tidak menjadi atensi, saya tidak tahu apa pikirannya tidak sampai kesitu atau bagaimana. Jelas ini bukan infrastruktur, bukan kurangnya dana desa tapi ini soal kapasitas manusia," kata Yanuar.

Oleh karenanya, ia mengusulkan hari ini pemerintah harus memberi perhatian yang jauh lebih besar kepada peningkatan kapasitas aparatur desa.

Persoalan lainnya mengenai desain penataan daerah, ia mengusulkan agar mendalami ulang desain otonomi daerah diletakkan di provinsi, harus terkait dengan sistem politik atau sistem hubungan pusat dan daerah.

"Termasuk mengkaji hubungannya dengan sistem pemilihan kepala daerahnya," harap Yanuar.

Sedangkan catatan penting berikutnya adalah terkait IKN, Yanuar mengutarakan hingga saat ini pihaknya hanya mengetahui laporan soal badan otorita tetapi tidak dengan perkembangan lainnya.

“Kita betul hanya tahu soal badan otoritanya saja, progress report soal lahan bagaimana, soal Aparatur Sipil Negara (ASN) bagaimana dan progress report soal infrastruktur bagaimana ?," tanya dia.

Jauh lebih banyak kepada report yang terjadi sejak Undang-Undang IKN ditetapkan. Mungkin tidak perlu dijawab hari ini, alangkah lebih bagusnya agar disampaikan secara tertulis supaya Komisi II DPR RI mempunyai pegangan.

Pewarta : deha