KUNINGAN (KN),- Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, beberapa waktu lalu mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tetapi kekerasan dan p...
KUNINGAN (KN),- Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, beberapa waktu lalu mendapat penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tetapi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak angkanya terus meningkat.
"Sungguh ironis dan kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan sebenarnya," ujar Ketua PWI Kabupaten Kuningan, Nunung Khasanah, Sabtu (20/8/2022).
Ia tidak bisa menyembunyikan perasaan sedihnya ketika menyebutkan data Unit PPA selama 2022 hingga Juni, ternyata ada 20 kasus pelecehan terhadap perempuan dan anak.
Nunung mengaku miris dengan fenomena kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang kasusnya sangat sering terjadi.
Menurutnya, itu baru yang berani melapor. Ditambah baru beberapa hari lalu ada yang ditangkap pihak kepolisian, dua pelaku sekaligus menggilir anak perempuan di bawah umur.
"Bahkan kasus tahun sebelumnya hingga kini belum terselesaikan. Berarti ada penambahan kasus, bukan pengurangan," tandasnya.
Ia pun mempertanyakan penghargaan yang diterima Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Layak Anak, enam kali berturut-turut selama enam tahun.
"Sedangkan munculnya (sering) pelecehan seksual kepada perempuan dan anak sepertinya diabaikan," katanya.
Indikator penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, hanya sebatas administrasi dan sinergitas antar lembaga, bangunan fisik, bukan pada output dari sebuah program.
Dijelaskan, salah satu indikatornya, yaitu sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan pemenuhan hak-hak anak.
"Hak-hak anak yang mana?, psikologis anak-anak saja sudah terganggu. Belum lagi, hak untuk menggapai cita-cita yang mereka impikan. Ketika sudah dilecehkan secara seksual, hak mereka sudah terampas," katanya.
Selain itu pula, adanya kegilaan terhadap gadget yang menjadi salah satu faktor pelaku dalam melampiaskan kebejatan moralnya.
Ia berharap, jangan jadikan penghargaan Kabupaten Layak Anak sebagai indikator untuk menutupi kekurangan terhadap masalah yang sangat kompleks dan terancam sebagai fenomena gunung es.
"Pemerintah harusnya malu, ketika diberi penghargaan tapi anak-anak dan perempuan di pelosok-pelosok desa sana banyak yang dilecehkan. Pihak kementerian harus mengevaluasi dan merevisi capaian-capaian indikatornya," pungkasnya.
Informasi yang dihimpun jurnalis kamangkaranews.com, DPRD Kuningan masih melakukan pembahasan Raperda Ketahanan Keluarga.
Apakah perda tersebut mampu menjawab persoalan tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak ?, tentunya hal itu sangat ditunggu masyarakat.
Pewarta : deha
