KUNINGAN (KN),- Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI dari Dapil Jabar 10 (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar dan Pangandara...
KUNINGAN (KN),- Anggota Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) DPR RI dari Dapil Jabar 10 (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Banjar dan
Pangandaran) Yanuar Prihatin menerima aspirasi dari puluhan kepala desa.
Para kades mengeluh karena adanya ketentuan Dana Desa sedikitnya 40 persen dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
“Para kepala desa menghendaki bisa tidak hal itu ditinjau ulang karena memberatkan mereka,” kata Yanuar di Graha Ahmad Bagja, Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi, Sabtu (12/3/2022).
Disebutkan, alasannya ada tiga. Pertama, kebutuhan setiap desa beda. Kedua, jumlah penerima bantuan dan karakteristik sikap mental warga desa tidak sama. Ketiga, prioritas masing-masing desa juga tidak sama.
“Padahal selama ini pemerintahan desa berharap Dana Desa dipergunakan sesuai adat istiadat dan kebutuhan desa tapi karena ada aturan ini maka semuanya fixed ditetapkan dari pusat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, ia akan mengkomunikasikan aspirasi tersebut untuk disampaikan ke pemerintah pusat karena dirinya bukan pengambil keputusan soal itu.
“Keputusan ada di pemerintah pusat,” pungkasnya.
Para kades mengeluh karena adanya ketentuan Dana Desa sedikitnya 40 persen dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
“Para kepala desa menghendaki bisa tidak hal itu ditinjau ulang karena memberatkan mereka,” kata Yanuar di Graha Ahmad Bagja, Desa Pajawan Kidul, Kecamatan Lebakwangi, Sabtu (12/3/2022).
Disebutkan, alasannya ada tiga. Pertama, kebutuhan setiap desa beda. Kedua, jumlah penerima bantuan dan karakteristik sikap mental warga desa tidak sama. Ketiga, prioritas masing-masing desa juga tidak sama.
“Padahal selama ini pemerintahan desa berharap Dana Desa dipergunakan sesuai adat istiadat dan kebutuhan desa tapi karena ada aturan ini maka semuanya fixed ditetapkan dari pusat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, ia akan mengkomunikasikan aspirasi tersebut untuk disampaikan ke pemerintah pusat karena dirinya bukan pengambil keputusan soal itu.
“Keputusan ada di pemerintah pusat,” pungkasnya.
Di tempat sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Kuningan, Ujang Kosasih, berharap, para kepala
desa jangan putus komunikasi dengan DPRD.
“Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa jika ada permasalahan bicarakan dengan anggota DPRD Kuningan karena kami adalah wakil rakyat,” katanya.
Menurutnya, para kepala desa harus proaktif berkomunikasi dengan para wakil rakyat di DPRD Kuningan.
“Misalnya tentang bantuan keuangan itu ada beberapa solusi, ada yang bersumber dari APBD Kuningan, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN,” katanya.
Pewarta : deha
“Silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa jika ada permasalahan bicarakan dengan anggota DPRD Kuningan karena kami adalah wakil rakyat,” katanya.
Menurutnya, para kepala desa harus proaktif berkomunikasi dengan para wakil rakyat di DPRD Kuningan.
“Misalnya tentang bantuan keuangan itu ada beberapa solusi, ada yang bersumber dari APBD Kuningan, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN,” katanya.
Pewarta : deha
