Belum Diresmikan, Jalan Lingkar Timur Sudah Rusak
KUNINGAN
(KN),- Jalan Lingkar Timur dari Sampora (Tugu Ikan) perbatasan Kabupaten
Kuningan-Cirebon menuju Ancaran Kecamatan Kuningan saat ini masih uji coba yang
rencananya akan diresmikan Kementerian PUPR.
Pantauan kamangkaranews.com, Kamis (24/3/2022) jalan sepanjang 13,7 kilometer yang biaya pembangunannya bersumber dari APBN Rp97,37 miliar, terdapat banyak jalan sudah rusak dan berlobang.
Kerusakan jalan itu mulai dari perempatan Caracas Cilimus-Sindanglaut Kabupaten Cirebon hingga perempatan Sangkanurip, lebih dari 10 titik jalan yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara.
Bukan hanya itu, adanya perbedaan kualitas pengaspalan dari mulai Tugu Ikan Sampora hingga perempatan Sangkanurip, jika dibandingkan dengan jalan dari Garatengah ke Ancaran terasa mulus karena jalan hotmix.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Ayip Syarif Rahmat, saat diminta pendapatnya, mengaku bersyukur karena Jalan Lingkar Timur sedang dalam tahap uji coba.
“Alhamdulillah masyarakat sudah banyak mencoba karena rasa ingin tahunya terhadap pembangunan Jalan Lingkar Timur yang informasinya menelan biaya tidak kecil, konon menghabiskan biaya sekitar Rp97,37 miliar,” katanya.
Namun ia menyayangkan, setelah mencoba lewat jalur itu ternyata dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, padahal baru mau diresmikan pemerintah dalam hal ini Presiden RI Junto Menteri PUPR RI.
Selain jalannya banyak yang sudah rusak dan berlobang juga belum adanya rambu-rambu lalu lintas.
“Terkait dengan kualitas jalan yang kurang bagus, entah ini terlalu banyak di-intervensi dari pihak birokrat terkait atau bagaimana ?,” tanya dia.
Seharusnya pejabat terkait harus bisa mengawal setiap pembangunan, termasuk Jalan Lingkar Timur ini yang tentunya melalui proses perjuangan gigih yang dilakukan oleh pimpinan daerah (Bupati Acep).
Menurut Kang Ayip, pangglan akrab Ayip Syarif Rahmat, jika dilihat hasilnya seperti ini, sungguh disayangkan.
“Kalau semua pejabat terkait sampai ke Sekda Kuningan betul-betul ikut mengawasi, saya kira kualitas pembangunan akan baik tapi tapi kalau sebaliknya ?, wah celaka, ini akan menanggung kerugian uang negara yang berasal dari uang rakyat,” tandasnya.
Ia menegaskan, jangan sampai dijadikan sebuah peluang untuk mengambil keuntungan pribadi. Rupanya pihak rekanan (kontraktor) banyak beban, belum dari pembebasan lahan atau tanah, ini juga diharapkan tidak ada permainan.
“Saya kira kalau beban pihak rekanan tidak berat atau sesuai dengan ketentuan, pasti fungsi pengawasan pun akan berjalan. Tetapi sebaliknya, kalau pihak rekanan memiliki beban berat pasti kualitasnya tidak akan baik pula,” katanya.
Selain pengembangan tata kota, pemerintah juga harus tetap memberikan kenyamanan terhadap masyarakat, diantaranya untuk pengguna Jalan Lingkar Timur tersebut.
“Mudah-mudahan sebelum diresmikan Menteri PUPR, jalan itu sudah betul-betul nyaman dan berkualitas. Termasuk adanya rambu-rambu lalu lintas dan PJU serta lampu merah di setiap perempatan jalan yang rawan sudah disiapkan,” harapnya.
Ia pun menggarisbawahi, mestinya pers juga dilibatkan, disamping sebagai media untuk publikasi juga fungsi pengawasan (kontrol sosial, red) dalam pembangunan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Ridwan Setiawan, ketika dikonfirmasi melalui whatsapp, ditunggu satu jam (pukul 16.09-17.09 wib) hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.
Pewarta : deha
Pantauan kamangkaranews.com, Kamis (24/3/2022) jalan sepanjang 13,7 kilometer yang biaya pembangunannya bersumber dari APBN Rp97,37 miliar, terdapat banyak jalan sudah rusak dan berlobang.
Kerusakan jalan itu mulai dari perempatan Caracas Cilimus-Sindanglaut Kabupaten Cirebon hingga perempatan Sangkanurip, lebih dari 10 titik jalan yang rusak, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara.
Bukan hanya itu, adanya perbedaan kualitas pengaspalan dari mulai Tugu Ikan Sampora hingga perempatan Sangkanurip, jika dibandingkan dengan jalan dari Garatengah ke Ancaran terasa mulus karena jalan hotmix.
Menyikapi hal tersebut, Pengamat Kebijakan Publik, Ayip Syarif Rahmat, saat diminta pendapatnya, mengaku bersyukur karena Jalan Lingkar Timur sedang dalam tahap uji coba.
“Alhamdulillah masyarakat sudah banyak mencoba karena rasa ingin tahunya terhadap pembangunan Jalan Lingkar Timur yang informasinya menelan biaya tidak kecil, konon menghabiskan biaya sekitar Rp97,37 miliar,” katanya.
Namun ia menyayangkan, setelah mencoba lewat jalur itu ternyata dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, padahal baru mau diresmikan pemerintah dalam hal ini Presiden RI Junto Menteri PUPR RI.
Selain jalannya banyak yang sudah rusak dan berlobang juga belum adanya rambu-rambu lalu lintas.
“Terkait dengan kualitas jalan yang kurang bagus, entah ini terlalu banyak di-intervensi dari pihak birokrat terkait atau bagaimana ?,” tanya dia.
Seharusnya pejabat terkait harus bisa mengawal setiap pembangunan, termasuk Jalan Lingkar Timur ini yang tentunya melalui proses perjuangan gigih yang dilakukan oleh pimpinan daerah (Bupati Acep).
Menurut Kang Ayip, pangglan akrab Ayip Syarif Rahmat, jika dilihat hasilnya seperti ini, sungguh disayangkan.
“Kalau semua pejabat terkait sampai ke Sekda Kuningan betul-betul ikut mengawasi, saya kira kualitas pembangunan akan baik tapi tapi kalau sebaliknya ?, wah celaka, ini akan menanggung kerugian uang negara yang berasal dari uang rakyat,” tandasnya.
Ia menegaskan, jangan sampai dijadikan sebuah peluang untuk mengambil keuntungan pribadi. Rupanya pihak rekanan (kontraktor) banyak beban, belum dari pembebasan lahan atau tanah, ini juga diharapkan tidak ada permainan.
“Saya kira kalau beban pihak rekanan tidak berat atau sesuai dengan ketentuan, pasti fungsi pengawasan pun akan berjalan. Tetapi sebaliknya, kalau pihak rekanan memiliki beban berat pasti kualitasnya tidak akan baik pula,” katanya.
Selain pengembangan tata kota, pemerintah juga harus tetap memberikan kenyamanan terhadap masyarakat, diantaranya untuk pengguna Jalan Lingkar Timur tersebut.
“Mudah-mudahan sebelum diresmikan Menteri PUPR, jalan itu sudah betul-betul nyaman dan berkualitas. Termasuk adanya rambu-rambu lalu lintas dan PJU serta lampu merah di setiap perempatan jalan yang rawan sudah disiapkan,” harapnya.
Ia pun menggarisbawahi, mestinya pers juga dilibatkan, disamping sebagai media untuk publikasi juga fungsi pengawasan (kontrol sosial, red) dalam pembangunan.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Ridwan Setiawan, ketika dikonfirmasi melalui whatsapp, ditunggu satu jam (pukul 16.09-17.09 wib) hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban.
Pewarta : deha
Post a Comment