Anggaran Perbaikan Jalan 2026 dari Kementerian PUPR Rp29 Miliar

KUNINGAN (KN), - Tahun 2026 Kabupaten Kuningan akan mendapat anggaran dari Kementerian PUPR Rp29 miliar untuk lima proyek perbaikan, setelah sebelumnya pada 2025 memperoleh anggaran Rp54 miliar dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan 154 ruas jalan.

"Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan Aspirasi ini akan cair tahun depan," kata Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, I. Putu Bagiasna, kepada kamangkaranews.com, Rabu (10/12/2025).

Disebutkan, perbaikan jalan yang dinilai rusak berat terdiri dari ruas jalan Japara–Cengal–Cikeleng–Bunigeulis–Koreak Rp8,9 miliar. Cineumbeuy–Cigedang Rp1,8 miliar. Darma–Bayuning Rp7,5 miliar. Kertawanan–Cihirup Rp5,2 miliar dan Cidahu–Luragung Rp5,6 miliar.

"Alhamdulillah, Kabupaten Kuningan mendapat alokasi DAK Jalan Aspirasi berkat dorongan dua Anggota DPR RI yaitu Pak H Rokhmat Ardiyan (Gerindra) dan Pak H Sohibul Imam (NasDem)," katanya.

Ia menerangkan, dukungan politik dari DPR RI juga terbagi dua. Rokhmat Ardiyan mengawal proyek senilai Rp14,74 miliar untuk ruas Kertawana–Wanasaraya, Kalpataru–Bakom, dan Cigedang–Cineumbeuy. Sedangkan H Sohibul Imam mengupayakan Rp14,8 miliar untuk ruas Japara–Koreak dan Cidahu–Luragung.

Menurutnya, proyek perbaikan jalan ini merupakan wujud komitmen Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Kuningan menghadapi kendala terutama terbatasnya anggaran daerah dan dihapuskannya DAK Reguler oleh pemerintah pusat.

"Berkat komunikasi intens bupati dengan DPR RI, kita masih bisa mendapatkan DAK Jalan Aspirasi. Ini bentuk kolaborasi nyata agar pembangunan di Kuningan tetap berjalan,” katanya.

Tidak hanya dukungan anggota DPR RI, kata Putu, semua ini juga kontribusi hasil audiensi Bupati Kuningan dengan Menteri PU Dody Hanggodo sangat mengapresiasi terobosan Bupati Kuningan.

"Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat serta adanya dukungan dari legislatif agar pemerataan pembangunan berjalan lebih cepat," katanya.

Pewarta: deha.