DPRD Kuningan Batalkan Sepihak Audensi Dengan ANARKIS ?




KUNINGAN (KN) Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) mengaku kecewa karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, tiba-tiba membatalkan rencana audensi yang dijadwalkan pada hari ini.

“Padahal sebelumnya secara resmi, surat permohonan audensi sudah diterima langsung Ketua DPRD, Pak Nuzul Rachdy dan menyatakan siap,” kata Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi, Jum’at (3/7/2020).

Dijelaskan, audensi untuk mengetahui sejauhmana pengawasan dewan terhadap penyelenggaraan penanganan Covid-19 sekaligus transparansi penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2020 dengan total mencapai Rp77 miliar, terdiri dari Rp72 miliar bencana non alam (Covid-19) dan Rp5 miliar bencana alam.

Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/07/giliran-bpkad-dan-bpbd-didatangi-anarkis.html

Tetapi entah kenapa, selang beberapa jam kemudian, salah seorang anggota ANARKIS menerima telepon yang mengaku dari Sekpri DPRD menyampaikan informasi pertemuan audensi untuk hari ini dibatalkan karena dewannya sedang reses sampai tanggal 7 Juli 2020.

"Kalau sekiranya tidak mau menerima kawan-kawan wartawan untuk audensi dana Covid-19, semestinya dari awal diberitahu. Jangan sampai oleh Pak Ketua Dewan suratnya sudah diterima dan menyatakan siap tetapi Sekpri DPRD malah membatalkan," tandasnya.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan itu, masa reses dewan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan konstituen sebagai bahan masukan dan pertimbangan pelaksanaan pembangunan.

“Sedangkan kedatangan kami untuk beraudensi pun sama, karena selain sharing, juga menyampaikan aspirasi masyarakat umum terkait dugaan-dugaan permasalahan seputar pengalokasian dana Covid-19,” katanya.

Diantaranya, permasalahan pembelian dan renovasi rumah sakit darurat  bekas Rumah Sakit Citra Ibu (RSCI), penyaluran anggaran, bantuan Alat Pelindung Diri atau APD, pengadaan obat dan penanganan pasien Covid-19, bantuan sosial sembako, dugaan keterlibatan anggota dewan dalam proyek pengadaan sembako dan sebagainya.

"Kami tidak neko-neko. Hanya ingin tahu peran dan pelaksanaan tupoksi pengawasan terhadap pengalokasian dan penggunaan anggaran Covid-19 karena masyarakat umum butuh transparansi agar tidak muncul prasangka negatif," tandasnya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari rekan ANARKIS, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, setelah dihubungi melalui WhatsApp sejak Kamis malam tetapi baru memberikan jawaban pada hari ini pukul 09.47 wib, berkilah sudah koordinasi dengan pimpinan fraksi semuanya reses.

“Lagi pula dewan juga sudah menunda elemen lain yang mau audensi, supaya tidak dituduh pilih-pilih, nanti saja dijadwal tanggal 9, harap maklum,” kilahnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Dede Ismail, saat dikonfirmasi kamangkaranews.com via WhatsApp tadi malam pukul 21.53 wib dan menyampaikan jawabannya hari ini pukul 09.45 wib, mengatakan, karena sedang reses.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Ujang Kosasih, dalam WhatsApp pukul 05.42 wib, ia meminta agar surat permohonan audensi dikirimkan kepadanya.

deha

Diberdayakan oleh Blogger.