JAKARTA (KN),- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, adanya desa fiktif atau desa hantu jangan sampai menganggu program dana des...
JAKARTA
(KN),- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, adanya desa fiktif atau desa
hantu jangan sampai menganggu program dana desa yang menyentuh kepentingan
masyarakat paling bawah.
“Dana desa
itu jelas untuk rakyat. Pemerintah dan penegak hukum diminta menyelidiki serta
menuntaskan secepatnya permasalahan desa fiktif tersebut,” ujar Bamsoet
menanggapi adanya desa fiktif yang menerima bantuan dana desa di Jakarta, Sabtu
(16/11/2019).
Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, BPK, serta aparat penegak
hukum harus turun tangan secara langsung untuk menyelidiki secara tuntas kasus
desa fiktif. Sanksi tegas harus diberikan kepada semua pihak yang terlibat.
Kepala Badan
Bela Negara FKPPI ini mengingatkan dana desa sangat diperlukan guna memperkuat
desa agar menjadi sejahtera, mandiri dan inovatif. Karenanya, langkah
pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memperkuat desa jangan sampai terganggu
oleh adanya isu desa fiktif.
Bamsot menyebutkan,
jumlah desa fiktif hingga saat ini hanya puluhan desa. Prosentasenya sangat
kecil dibanding jumlah total desa di Indonesia sebanyak 74.954.
“Jangan
sampai isu desa fiktif ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin
melihat perekonomian Indonesia maju. Karena membangun Indonesia harus dimulai
dengan membangun desa," tegas Bamsoet.
Ia mengapresiasi
kebijakan Presiden Jokowi yang terus meningkatkan dana desa. Tahun 2019,
pemerintah telah menaikan alokasi dana desa dari sekitar Rp 60 triliun menjadi
Rp 70 triliun. Sehingga, setiap desa bisa menerima bantuan dana desa sebesar Rp
900 juta per tahun.
"Patut
kita apresiasi juga bahwa hingga akhir September 2019, penyerapan dana desa
mencapai Rp 42,2 triliun atau sebesar 62,9 persen. Ditahun 2020 mendatang dana
desa akan dinaikan menjadi Rp 72 triliun, Semua digunakan oleh masyarakat desa untuk penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan,” sebut Bamsoet.
Wakil Ketua
Umum Pemuda Pancasila ini berharap melalui dana desa, masyarakat bisa
menentukan arah pembangunan sekaligus masa depan desanya. Sehingga, nantinya
tidak ada lagi desa yang tertinggal jauh dari yang lain.
“Masyarakat
harus mau terlibat aktif dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dana desa
yang jumlahnya tidak sedikit benar-benar bisa dirasakan untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat desa serta bebas dari penyimpangan," pungkas
Bamsoet. (*)
