JAKARTA (KN),- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyebutkan, survei SETARA Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya t...
JAKARTA
(KN),- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menyebutkan, survei SETARA Institute pada
tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 siswa SMA Negeri, 5,8
persen setuju mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
4,6 persen
responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah. Satu
persen responden setuju terhadap gerakan ISIS, 11 persen responden setuju jika
Indonesia dibangun berdasarkan khilafah.
"Temuan
SETARA Institute sungguh membuat kita tersentak,” kata Bamsoet saat menjadi
Keynote Speech dalam Seminar Nasional 'Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara
Pancasila', yang diadakan SETARA Institute, di Jakarta, Senin (11/11/2019).
Ia mengingatkan,
keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukanlah isapan jempol belaka, namun
nyata adanya. Mereka adalah sekelompok orang yang sangat mungkin membawa paham
radikalisme yang jelas tidak mencerminkan kepribadian Pancasila.
“Karena,
salah satu nilai utama Pancasila adalah tenggang rasa dan menghormati perbedaan
dan survei SETARA Institute tersebut menunjukkan terjadinya persoalan serius
pada sisi toleransi siswa,” katanya.
Bukan hanya
itu, hasil penelitian kualitatif SETARA Institute (2019) di 10 kampus perguruan
tinggi negeri, menemukan terdapat wacana dan gerakan keagamaan di perguruan
tinggi negeri yang berpotensi mengancam bagi negara Pancasila.
Secara
kualitatif gejala radikalisme beragama juga menyasar aparatur sipil negara
(ASN) sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Disebutkan,
jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan. Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang pro radikalisme, atau bersikap
anti terhadap Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen.
“Tidak
berhenti di situ, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia juga menjadi lahan untuk mentransmisikan paham radikalisme. Tidak
kurang dari 4 persen TNI dan POLRI turut terpapar dengan paham yang membahayakan
negara Pancasila," kata Bamsoet.
deha--
