JAKARTA (KN),- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha t...
JAKARTA (KN),- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo,
meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan
pengusaha tambang nasional.
Hal itu dikatakan Bamsoet, dalam siaran
persnya, usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin
(2/9/2019).
Menurut Bendahara Umum DPP Partai Golkar
2014-2016 itu, jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah
menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional.
Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun
dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.
"Dari perhitungan APNI, apabila
pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan
negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan
mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara," sebut Bamsoet.
Menanggapi aduan APNI, Bamsoet menjelaskan, tugas
pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan
sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa
menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
"Kita tidak anti terhadap investor
asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru
membuat pengusaha nasional gulung tikar,” kata Legislator Dapil VII Jawa Tengah,
meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu.
Karena itu perlu regulasi dan aturan main
yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi agar
investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan.
“Jangan sampai kita memberi karpet merah
terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional,"
pungkas Bamsoet. (*)
