Ketua DPR RI Minta Kementerian ESDM Dukung Pengusaha Tambang Nasional




JAKARTA (KN),- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta Kementerian ESDM lebih sensitif lagi dalam mendukung kelangsungan pengusaha tambang nasional.

Hal itu dikatakan Bamsoet, dalam siaran persnya, usai menerima pengurus APNI, di ruang kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menurut Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 itu, jangan sampai karena kebijakan yang terburu-buru, malah menyebabkan kerugian besar bagi pengusaha nasional.

Karena itu, Kementerian ESDM perlu membangun dialog dan kesepahaman dengan para pelaku tambang nasional.

"Dari perhitungan APNI, apabila pelarangan ekspor tersebut dipercepat, akan ada potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor sebesar USD 191 juta. DPR RI melalui Komisi XI akan mendalami hal ini, karena menyangkut potensi penerimaan negara," sebut Bamsoet.

Menanggapi aduan APNI, Bamsoet menjelaskan, tugas pemerintah bersama DPR RI adalah mendistribusikan keadilan, baik itu keadilan sosial maupun ekonomi. Termasuk melindungi pengusaha nasional agar tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Kita tidak anti terhadap investor asing. Namun, jangan karena kondisi tata kelola niaga yang tidak bagus, justru membuat pengusaha nasional gulung tikar,” kata Legislator Dapil VII Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu.

Karena itu perlu regulasi dan aturan main yang jelas dari pemerintah untuk memastikan hadirnya keadilan ekonomi agar investor dan pengusaha nasional bisa sama-sama diuntungkan.

“Jangan sampai kita memberi karpet merah terhadap investor asing dengan cara menyingkirkan pengusaha nasional," pungkas Bamsoet. (*)

Diberdayakan oleh Blogger.