DPRD Kuningan Batalkan Sepihak Audensi Dengan ANARKIS ?
KUNINGAN
(KN) Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu
(ANARKIS) mengaku kecewa karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Kuningan, tiba-tiba membatalkan rencana audensi yang dijadwalkan pada hari ini.
“Padahal
sebelumnya secara resmi, surat permohonan audensi sudah diterima langsung Ketua
DPRD, Pak Nuzul Rachdy dan menyatakan siap,” kata Koordinator ANARKIS, Iyan
Irwandi, Jum’at (3/7/2020).
Dijelaskan, audensi untuk mengetahui sejauhmana pengawasan dewan terhadap penyelenggaraan
penanganan Covid-19 sekaligus transparansi penggunaan anggaran Biaya Tak
Terduga (BTT) tahun 2020 dengan total mencapai Rp77 miliar, terdiri dari Rp72
miliar bencana non alam (Covid-19) dan Rp5 miliar bencana alam.
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/07/giliran-bpkad-dan-bpbd-didatangi-anarkis.html
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/07/giliran-bpkad-dan-bpbd-didatangi-anarkis.html
Tetapi entah
kenapa, selang beberapa jam kemudian, salah seorang anggota ANARKIS menerima
telepon yang mengaku dari Sekpri DPRD menyampaikan informasi pertemuan audensi
untuk hari ini dibatalkan karena dewannya sedang reses sampai tanggal 7 Juli
2020.
"Kalau
sekiranya tidak mau menerima kawan-kawan wartawan untuk audensi dana Covid-19,
semestinya dari awal diberitahu. Jangan sampai oleh Pak Ketua Dewan suratnya
sudah diterima dan menyatakan siap tetapi Sekpri DPRD malah membatalkan,"
tandasnya.
Menurut
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan itu, masa reses
dewan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan konstituen sebagai bahan
masukan dan pertimbangan pelaksanaan pembangunan.
“Sedangkan
kedatangan kami untuk beraudensi pun sama, karena selain sharing, juga
menyampaikan aspirasi masyarakat umum terkait dugaan-dugaan permasalahan
seputar pengalokasian dana Covid-19,” katanya.
Diantaranya,
permasalahan pembelian dan renovasi rumah sakit darurat bekas Rumah Sakit Citra Ibu (RSCI),
penyaluran anggaran, bantuan Alat Pelindung Diri atau APD, pengadaan obat dan
penanganan pasien Covid-19, bantuan sosial sembako, dugaan keterlibatan anggota
dewan dalam proyek pengadaan sembako dan sebagainya.
"Kami
tidak neko-neko. Hanya ingin tahu peran dan pelaksanaan tupoksi pengawasan
terhadap pengalokasian dan penggunaan anggaran Covid-19 karena masyarakat umum
butuh transparansi agar tidak muncul prasangka negatif," tandasnya.
Berdasarkan informasi
yang diterima dari rekan ANARKIS, Ketua DPRD Kabupaten
Kuningan, Nuzul Rachdy, setelah dihubungi melalui WhatsApp sejak Kamis malam tetapi
baru memberikan jawaban pada hari ini pukul 09.47 wib, berkilah sudah
koordinasi dengan pimpinan fraksi semuanya reses.
“Lagi pula
dewan juga sudah menunda elemen lain yang mau audensi, supaya tidak dituduh
pilih-pilih, nanti saja dijadwal tanggal 9, harap maklum,” kilahnya.
Terpisah, Wakil
Ketua DPRD Dede Ismail, saat dikonfirmasi kamangkaranews.com via WhatsApp tadi
malam pukul 21.53 wib dan menyampaikan jawabannya hari ini pukul 09.45 wib, mengatakan, karena
sedang reses.
Sedangkan Wakil
Ketua DPRD Ujang Kosasih, dalam WhatsApp pukul 05.42 wib, ia meminta agar surat
permohonan audensi dikirimkan kepadanya.
deha
Post a Comment