KUNINGAN (KN),- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dan monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke...
KUNINGAN
(KN),- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan supervisi dan
monitoring Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Kuningan, Rabu (20/4/2022).
Dilansir
dari WAG Mitra Bawaslu Kuningan, kegiatan itu untuk melakukan pemetaan terhadap
kerja pengawasan terkait DPB yang dilaksanakan secara rutin oleh KPU Kabupaten
Kuningan.
Kunjungan dipimpin
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan diterima Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan, Ondin Sutarman beserta seluruh komisioner.
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan, mengatakan, supervisi bertujuan
untuk memonitoring dan mengecek DPB di setiap kabupaten kota yang ada di Jawa
Barat.
Selain itu
pula, untuk mengecek kesiapan pelaksanaan
pemilu yang tahapannya akan dimulai awal Juni 2022.
“Sebagaimana
kita ketahui, semua pihak sudah sepakat pelaksanaan pemilu akan dilakukan tanggal
14 Februari 2024 mendatang,” kata Abdullah.
Ia berpesan,
semua lini baik Bawaslu dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota harus
segera bersiap untuk melakukan kerja-kerja pengawasan.
Baik itu
metode dan strategi yang akan dilaksanakan, terutama yang terdekat adalah
tahapan yang akan dilakukan pada 2022 yaitu pendaftaran dan verifikasi partai
politik.
“Khususnya
partai politik yang tidak lolos Parlementary
Threshold di Pemilu 2019 dan rekrutmen pengawas adhoc tingkat kecamatan serta desa sebagaimana tanggung jawabnya
sebagai pengawas pemilu,” katanya.
Menurutnya, tugas
mengawal pesta demokrasi bisa memastikan right
to vote, salah satunya dengan menghadirkan daftar pemilih yang baik demi
melindungi hak pilih masyarakat, antara lain, pengawasan Daftar Pemilih
Berkelanjutan.
Kemudian tugas
mengawal right to candidate, agar tidak
adanya kecurangan pemilu atau pelanggaran pemilu yang bisa terjadi.
Oleh karenanya,
sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki tugas pengawasan pemilu, sudah
sepatutnya apabila seluruh personalia yang ada di dalamnya harus bisa kembali
bersandar pada tujuan lembaga.
“Begitu pun dengan
Bawaslu Kabupaten Kuningan,” katanya.
Abdullah
berharap, Bawaslu Kabupaten Kuningan agar memberikan pelayanan publik yang bisa
mencerminkan kelembagaan sebagaimana seharusnya.
“Hal ini
penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang bisa diberikan terhadap
masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta :
deha
Sumber : Bawaslu Kuningan
Sumber : Bawaslu Kuningan
