Giliran BPKAD dan BPBD Didatangi ANARKIS




KUNINGAN (KN) Konsistensi Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) dalam mengungkap transparansi pengalokasian dan penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2020 dengan total mencapai Rp77 miliar, terdiri dari Rp72 miliar bencana non alam (Covid-19) dan Rp5 miliar bencana alam, seakan tak pernah padam.

Kali ini untuk kejelasan dan memperoleh informasi mengenai anggaran tersebut, wartawan dari media cetak, media elektronik dan media online itu mendatangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Rabu (1/7/2020).

Kedatangan mereka diterima Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman didampingi Kepala Bidang Anggaran, Otong Setiawan dan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin di aula BPKAD.

“Kami tidak ingin dianggap tidak konsisten dalam melakukan pergerakan pencarian informasi demi tranparansinya anggaran Covid-19 yang cukup fantastis. Sehingga sekarang ini sengaja melakukan audensi dengan Pak Kepala BPKAD dan Pak Kalak BPBD,” ujar Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/anggaran-covid-19-dinas-putr-tak-luput.html

Ia mengatakan, dalam suasana audensi yang cukup dinamis tersebut, para wartawan yang telah mengumpulkan sebagian data dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membahas pengalokasian dana aktivasi Crisis Center Rp 11.620.881.146 dan progres perkembangan penggunaan dana Covid-19 secara keseluruhan yang terbagi menjadi 12 item.

Terdiri dari pengadaan alat dan obat penanganan pasien Covid-19, pembangunan ruangan isolasi dan ruang perawatan khusus, dukungan sarana dan prasarana penanganan,  pencegahan dan pengendalian suspec Corona, pengadaan dan renovasi rumah sakit darurat bekas Rumah Sakit Citra Ibu yang terus menjadi sorotan.

“Selain itu pula, penyediaan stok sembilan bahan pokok (sembako), penyediaan stok pangan, aktivasi posko Crisis Center, penanganan dampak ekonomi, insentif tenaga medis dan jaringan pengaman sosial,” kata Iyan yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan.

Ia menyebutkan, dari 12 item tersebut diduga masih terjadi tumpang tindih. Misalkan, penyediaan stok sembako senilai Rp 500 juta yang berada di Bagian Ekonomi Setda, penyediaan stok pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  Rp 2,5 miliar serta jaring pengaman sosial di Dinas Sosial (Dinsos) Rp 26 miliar.

Ketiga titik dimaksud, semua sama digunakan untuk pengadaan sembako yang dilakukan tahap I oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebanyak 25 ribu paket dengan harga masing-masing Rp 200 ribu. Total paket tersebut 20 ribu oleh Dinsos, 2.500 paket dari Bagian Ekonomi dan 2.500 paketnya lagi disalurkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

“Yang paling disoroti adalah pengadaan dan renovasi rumah sakit darurat, bantuan alat pelindung diri, alat-alat pendukung kesehatan, dugaan double anggaran operasional yang dikelola Dinsos dan pengusaha pemenang proyek sembako, belum jelasnya pengalokasian penanganan dampak ekonomi sektor pertanian, peternakan dan KUKM, pengalokasian bantuan dari Crisis Center serta hal-hal penting lainnya,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman, memaparkan progres pengalokasian dan penggunaan anggaran Covid-19  dari mulai perubahan parsial 1 hingga sampai parsial 4 yang mencapai Rp72.370.881.146 dan baru digunakan atau diserap Rp34.564.732.200.

Menurutnya, dengan adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan yang sampai sekarang belum juga tuntas terasa seperti “Kiamat Anggaran” karena banyak anggaran yang semula untuk dipergunakan dinas instansi sesuai RKA tahun 2019 terpaksa harus dipangkas.

“Anggaran oleh pusat kita harus ada realokasi dan refocusing untuk penanganan Covid-19 yang sebesar-besarnya tetapi sumber anggarannya dikurangi, kita akan mengadakan parsial 5,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin, menjelaskan mengenai realisasi penggunaan anggaran yang diajukan Ormas, LSM, Polres, Kodim 0615, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta Ketua DPRD Kuningan maupun para wakilnya untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan Covid-19.

"Kami juga menerima bantuan donasi berupa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu baju Hazmat, Handsanitizer dan masker dari beberapa donatur yang semuanya  kami catat," katanya. 

deha

Diberdayakan oleh Blogger.