Giliran BPKAD dan BPBD Didatangi ANARKIS
KUNINGAN
(KN) Konsistensi Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) dalam mengungkap
transparansi pengalokasian dan penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT)
tahun 2020 dengan total mencapai Rp77 miliar, terdiri dari Rp72 miliar bencana
non alam (Covid-19) dan Rp5 miliar bencana alam, seakan tak pernah padam.
Kali ini untuk
kejelasan dan memperoleh informasi mengenai anggaran tersebut, wartawan dari
media cetak, media elektronik dan media online itu mendatangi kantor Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Rabu
(1/7/2020).
Kedatangan mereka
diterima Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman didampingi Kepala
Bidang Anggaran, Otong Setiawan dan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin di aula BPKAD.
“Kami tidak
ingin dianggap tidak konsisten dalam melakukan pergerakan pencarian informasi
demi tranparansinya anggaran Covid-19 yang cukup fantastis. Sehingga sekarang
ini sengaja melakukan audensi dengan Pak Kepala BPKAD dan Pak Kalak BPBD,” ujar
Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/anggaran-covid-19-dinas-putr-tak-luput.html
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/anggaran-covid-19-dinas-putr-tak-luput.html
Ia
mengatakan, dalam suasana audensi yang cukup dinamis tersebut, para wartawan
yang telah mengumpulkan sebagian data dari beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) membahas pengalokasian dana aktivasi Crisis Center Rp
11.620.881.146 dan progres perkembangan penggunaan dana Covid-19 secara
keseluruhan yang terbagi menjadi 12 item.
Terdiri dari
pengadaan alat dan obat penanganan pasien Covid-19, pembangunan ruangan isolasi
dan ruang perawatan khusus, dukungan sarana dan prasarana penanganan, pencegahan dan pengendalian suspec Corona,
pengadaan dan renovasi rumah sakit darurat bekas Rumah Sakit Citra Ibu yang
terus menjadi sorotan.
“Selain itu
pula, penyediaan stok sembilan bahan pokok (sembako), penyediaan stok pangan,
aktivasi posko Crisis Center, penanganan dampak ekonomi, insentif tenaga medis
dan jaringan pengaman sosial,” kata Iyan yang juga Ketua Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan.
Ia menyebutkan,
dari 12 item tersebut diduga masih terjadi tumpang tindih. Misalkan, penyediaan
stok sembako senilai Rp 500 juta yang berada di Bagian Ekonomi Setda,
penyediaan stok pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp 2,5 miliar serta jaring pengaman sosial di
Dinas Sosial (Dinsos) Rp 26 miliar.
Ketiga titik
dimaksud, semua sama digunakan untuk pengadaan sembako yang dilakukan tahap I
oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebanyak 25 ribu paket dengan harga
masing-masing Rp 200 ribu. Total paket tersebut 20 ribu oleh Dinsos, 2.500
paket dari Bagian Ekonomi dan 2.500 paketnya lagi disalurkan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian.
“Yang paling
disoroti adalah pengadaan dan renovasi rumah sakit darurat, bantuan alat
pelindung diri, alat-alat pendukung kesehatan, dugaan double anggaran
operasional yang dikelola Dinsos dan pengusaha pemenang proyek sembako, belum
jelasnya pengalokasian penanganan dampak ekonomi sektor pertanian, peternakan
dan KUKM, pengalokasian bantuan dari Crisis Center serta hal-hal penting
lainnya,” tandasnya.
Menanggapi
hal tersebut, Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, Asep Taufik Rohman, memaparkan
progres pengalokasian dan penggunaan anggaran Covid-19 dari mulai perubahan parsial 1 hingga sampai parsial
4 yang mencapai Rp72.370.881.146 dan baru digunakan atau diserap Rp34.564.732.200.
Menurutnya,
dengan adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Kuningan yang sampai sekarang belum
juga tuntas terasa seperti “Kiamat Anggaran” karena banyak anggaran yang semula
untuk dipergunakan dinas instansi sesuai RKA tahun 2019 terpaksa harus dipangkas.
“Anggaran oleh
pusat kita harus ada realokasi dan refocusing untuk
penanganan Covid-19 yang sebesar-besarnya tetapi sumber anggarannya dikurangi, kita
akan mengadakan parsial 5,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin, menjelaskan mengenai realisasi penggunaan anggaran yang diajukan Ormas, LSM, Polres, Kodim 0615, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta Ketua DPRD Kuningan maupun para wakilnya untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan Covid-19.
"Kami juga menerima bantuan donasi berupa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu baju Hazmat, Handsanitizer dan masker dari beberapa donatur yang semuanya kami catat," katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Agus Mauludin, menjelaskan mengenai realisasi penggunaan anggaran yang diajukan Ormas, LSM, Polres, Kodim 0615, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri serta Ketua DPRD Kuningan maupun para wakilnya untuk kegiatan yang ada hubungannya dengan Covid-19.
"Kami juga menerima bantuan donasi berupa Alat Pelindung Diri (APD) yaitu baju Hazmat, Handsanitizer dan masker dari beberapa donatur yang semuanya kami catat," katanya.
deha
Post a Comment