BANGKOK (KN),- Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2019 pada Pengarusutamaan Hak-hak Penyanda...
BANGKOK (KN),-
Dialog Regional ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 2019
pada Pengarusutamaan Hak-hak Penyandang Disablitas di Komunitas ASEAN di
Bangkok 3-5 Desember 2019 menghasilkan beberapa rekomendasi.
“Forum itu diikuti puluhan perwakilan PwD dari negara-negara ASEAN,” kata Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia, Jumat (6/12/2019).
Yang pertama, lanjut Angkie, rekomensasi tersebut melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional, pengembangan rencana aksi dan proses pemantauan.
Begitu pula pelaporan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui kelompok kerja dan peluang lain untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah,” paparnya.
Selain itu, Dialog Regional Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN ini juga mengamanatkan agar negara-negara peserta dapat membentuk kelompok kerja bagi para pakar untuk berbagi informasi dan berkolaborasi, guna memastikan para penyandang disabilitas perempuan maupun dari identitas serta ekspresi gender terpinggirkan lainnya tidak dirugikan.
Negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih melibatkan perempuan disabilitas dan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam partai politik, serta memberdayakan mereka sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan visibilitas lahirnya para pemimpin dari kelompok disabilitas.
Untuk itu, perlu pemahaman bersama guna menghilangkan berbagai penghalang dan menciptakan peluang terkait partisipasi politik penyandang disabilitas dengan beragam identitas sosial, seperti jenis kelamin, etnis, usia dan status migrasi.
“Kita juga diminta untuk menciptakan platform untuk berbagi pengalaman terutama untuk perempuan dengan disabilitas dan kelompok termarjinalkan lain, sehingga dapat mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi politik serta mempengaruhi kebijakan publik,” tegasnya.
Angkie mengaku, tidak mudah mewujudkan berbagai catatan dari pertemuan nan amat menginspirasi itu, imbuh pendiri ‘Thisable Enterprise’, sebuah wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan kelebihannya, sehingga bisa mendapat pekerjaan dan berkarya sebagaimana warga negara lainnya.
“Saya harus akui, banyak program sudah dibuat, tapi hasilnya masih tetap saja sulit. Saya berharap, perempuan disabilitas sebaiknya berdaya, dalam hal apapun. Tidak harus bekerja full time, tapi setidaknya ekonomi keluarga tidak bertumpu pada satu pemasukan,” ungkapnya.
Angkie jujur menyatakan, melihat permasalahan gaji yang diterima disabilitas masih jauh untuk disamakan dengan pekerja lain.
“Ya, ini karena pendidikan disabilitas yang berbeda dengan para pekerja lainnya,” katanya.
Satu hal membuat Angkie begitu terkesima, saat ia mengamati, dari sekian banyak tokoh dan pemimpin disabilitas yang hadir di Bangkok itu, tepat duduk di sebelahnya seorang perempuan netra.
“Wow, kemampuan mengetiknya cepet bener walaupun tidak melihat. Keren juga yaaah!” pungkasnya.
“Forum itu diikuti puluhan perwakilan PwD dari negara-negara ASEAN,” kata Staf Khusus Presiden dan Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia, Jumat (6/12/2019).
Yang pertama, lanjut Angkie, rekomensasi tersebut melibatkan perempuan disabilitas dalam perumusan kebijakan nasional, pengembangan rencana aksi dan proses pemantauan.
Begitu pula pelaporan UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui kelompok kerja dan peluang lain untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintah,” paparnya.
Selain itu, Dialog Regional Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN ini juga mengamanatkan agar negara-negara peserta dapat membentuk kelompok kerja bagi para pakar untuk berbagi informasi dan berkolaborasi, guna memastikan para penyandang disabilitas perempuan maupun dari identitas serta ekspresi gender terpinggirkan lainnya tidak dirugikan.
Negara-negara ASEAN juga diharapkan dapat lebih melibatkan perempuan disabilitas dan rekan-rekan lainnya untuk aktif dalam partai politik, serta memberdayakan mereka sebagai peserta aktif dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan visibilitas lahirnya para pemimpin dari kelompok disabilitas.
Untuk itu, perlu pemahaman bersama guna menghilangkan berbagai penghalang dan menciptakan peluang terkait partisipasi politik penyandang disabilitas dengan beragam identitas sosial, seperti jenis kelamin, etnis, usia dan status migrasi.
“Kita juga diminta untuk menciptakan platform untuk berbagi pengalaman terutama untuk perempuan dengan disabilitas dan kelompok termarjinalkan lain, sehingga dapat mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan partisipasi politik serta mempengaruhi kebijakan publik,” tegasnya.
Angkie mengaku, tidak mudah mewujudkan berbagai catatan dari pertemuan nan amat menginspirasi itu, imbuh pendiri ‘Thisable Enterprise’, sebuah wadah bagi para penyandang disabilitas untuk mengembangkan kelebihannya, sehingga bisa mendapat pekerjaan dan berkarya sebagaimana warga negara lainnya.
“Saya harus akui, banyak program sudah dibuat, tapi hasilnya masih tetap saja sulit. Saya berharap, perempuan disabilitas sebaiknya berdaya, dalam hal apapun. Tidak harus bekerja full time, tapi setidaknya ekonomi keluarga tidak bertumpu pada satu pemasukan,” ungkapnya.
Angkie jujur menyatakan, melihat permasalahan gaji yang diterima disabilitas masih jauh untuk disamakan dengan pekerja lain.
“Ya, ini karena pendidikan disabilitas yang berbeda dengan para pekerja lainnya,” katanya.
Satu hal membuat Angkie begitu terkesima, saat ia mengamati, dari sekian banyak tokoh dan pemimpin disabilitas yang hadir di Bangkok itu, tepat duduk di sebelahnya seorang perempuan netra.
“Wow, kemampuan mengetiknya cepet bener walaupun tidak melihat. Keren juga yaaah!” pungkasnya.
Narahubung :
Ayu Dwinary
+62 821-1123-1661
