Pilkatos Serentak Butuh Keseriusan Pemkab Kuningan

KUNINGAN (KN),- Pemilihan Ketua OSIS (Pilkatos) serentak membutuhkan keseriusan dari Pemkab Kuningan. Karena Pemilihan ketua OSIS di tingkat SLTP dan SLTA selama ini sudah rutin digelar.

Anggarannya pun sudah tersedia dari BOS atau Komite Sekolah. Namun teknis penyelenggaraannya masih bergantung pada kreatifitas pembina dan pengurus OSIS-nya.

Berita terkait :
http://www.kamangkaranews.com/2019/11/kpu-kuningan-usulkan-pemilihan-ketua.html
http://www.kamangkaranews.com/2019/11/pilkatos-serentak-mengadopsi-sistem.html

“Jika Pemkab mendorong Pilkatos serentak dengan serius, saya yakin akan lebih menarik,” kata Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep. Z. Fauzi, kepada sejumlah awak media dalam acara makan siang bersama “Ngaliwet” KPU Kuningan di Saung Abah Sakri Desa Cikananga, Garawangi, Rabu (27/11/2019).

Syaratnya serentakkan jadwalnya, bakukan di dalam Kalender Akademik, lalu benahi perangkat atau aturan pemilihannya. Jangan sampai di kalender akademik hanya muncul jadwal PPDB, UTS, UAS, USBN, UN, PHBN dan PHBI.

Lebih lanjut Asep menerangkan, Pilkatos serentak ini bisa jadi bukti paling autentik mengukur tingkat kesungguhan pemerintah, dinas terkait dan satuan pendidikan dalam mendorong civic education untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Kuningan.

“Saya meyakini jika Pilkatos serentak digelar akan menjadi wahana wisata politik sekaligus menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang sangat efektif bagi puluhan ribu pelajar di Kabupaten Kuningan,” terangnya.

Nanti bisa dibuktikan, output dari penyelenggaran Pilkatos serentak sangat relevan dengan visi Kuningan MAJU (Ma’mur, Agamis, Pinunjul Berbasis Desa 2023).

Ia optimis jika Pemkab Kuningan serius mendorong Pilkatos serentak akan membantu mempercepat terwujudnya masyarakat Kuningan yang Ma’mur, Agamis dan Pinunjul, terutama di bidang demokrasi.

Terlebih, atmosfir demokrasi di negeri ini perlu perhatian serius karena akhir-akhir ini cenderung kurang sehat, akibat masih merebaknya penyakit hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA hingga politik uang.

deha --