Kritisi Anggaran Covid-19, Puluhan Jurnalis ANARKIS Datangi Kantor Pemkab Kuningan
KUNINGAN
(KN) Puluhan wartawan baik media cetak, elektronik maupun media online yang tergabung
dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) mendatangi Kantor Pemkab
Kuningan untuk melakukan audensi meminta penjelasan terkait transparansi
penggunaan anggaran penanganan Covid-19.
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/pemda-diminta-transparan-dana-covid-19.html
Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/pemda-diminta-transparan-dana-covid-19.html
Kedatangan para
jurnalis tersebut diterima Bupati Kuningan, Acep Purnama didampingi Sekda
Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Kadis Komunikasi dan Informatika (Diskompinfo)
Teddy Suminar, Kadis Kesehatan Susi Lusiyanti, Kepala BPKAD Asep Taufik Rohman dan
Kepala Pelaksana BPBD Agus Mauludin, di ruang rapat Linggajati, Selasa
(9/6/2020).
Hadir pula, Kepala
Bidang IKP Diskominfo, Devi Ardeni, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan, Wahyu Hidayah dan Ketua Forum Camat Sales Rochiat.
Selain permasalahan transparansi anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka, keadilan pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Selain permasalahan transparansi anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka, keadilan pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog
dengan Pak Bupati H. Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai
permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Ketua
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan yang merangkap
Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.
Sedangkan
permasalahan yang menjadi sorotan adalah realisasi penggunaan dan pengalokasian
dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang nominalnya mencapai 72 Miliar tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada
masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.
Selanjutnya,
ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih yang menimbulkan kecemburuan sosial.
Sebab ketika
masyarakat tidak mengenakan masker, langsung dijatuhi sanksi push up di depan
umum, menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. Namun
ironisnya, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat
kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja.
Selain itu,
dipertanyakan pula tranparansi anggaran media massa, evaluasi terhadap kinerja
Diskominfo terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corongnya pemerintah
daerah yang dinilai kurang maksimal. Serta permasalahan terpuruknya sektor
pariwisata.
Setelah
dialog, puluhan wartawan ANARKIS kembali melakukan aksi lanjutan berupa aksi
bisu sambil membawa poster berbagai macam kalimat sindiran di Taman Pandapan
(eks Taman Dahlia) serta pemasangan spanduk di depan Pendopo Setda Kuningan.
deha
Post a Comment