Kritisi Anggaran Covid-19, Puluhan Jurnalis ANARKIS Datangi Kantor Pemkab Kuningan




KUNINGAN (KN) Puluhan wartawan baik media cetak, elektronik maupun media online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Kuningan Bersatu (ANARKIS) mendatangi Kantor Pemkab Kuningan untuk melakukan audensi meminta penjelasan terkait transparansi penggunaan anggaran penanganan Covid-19.

Baca juga : http://www.kamangkaranews.com/2020/06/pemda-diminta-transparan-dana-covid-19.html

Kedatangan para jurnalis tersebut diterima Bupati Kuningan, Acep Purnama didampingi Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, Kadis Komunikasi dan Informatika (Diskompinfo) Teddy Suminar, Kadis Kesehatan Susi Lusiyanti, Kepala BPKAD Asep Taufik Rohman dan Kepala Pelaksana BPBD Agus Mauludin, di ruang rapat Linggajati, Selasa (9/6/2020).

Hadir pula, Kepala Bidang IKP Diskominfo, Devi Ardeni, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Wahyu Hidayah dan Ketua Forum Camat Sales Rochiat.

Selain permasalahan transparansi anggaran Covid-19 yang mencapai puluhan miliar tetapi belum diinformasikan secara terbuka, keadilan pemberian sanksi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih, terpuruknya sektor pariwista serta kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Kami sengaja melakukan audensi atau dialog dengan Pak Bupati H. Acep Purnama beserta jajarannya terkait berbagai permasalahan transparansi yang perlu diketahui masyarakat umum,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kuningan yang merangkap Koordinator ANARKIS, Iyan Irwandi.

Sedangkan permasalahan yang menjadi sorotan adalah realisasi penggunaan dan pengalokasian dana percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 yang nominalnya mencapai 72 Miliar tetapi sampai saat ini belum diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat umum sehingga mengundang berbagai pertanyaan dan prasangka negatif.

Selanjutnya, ketegasan dalam pemberian sanksi terhadap pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terkesan tebang pilih yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Sebab ketika masyarakat tidak mengenakan masker, langsung dijatuhi sanksi push up di depan umum, menyelenggarakan pesta pernikahan dibubarkan dan sebagainya. Namun ironisnya, ketika birokrat merayakan ulang tahun dan pesta pelepasan pejabat kecamatan yang melibatkan banyak massa, malah dibiarkan saja.

Selain itu, dipertanyakan pula tranparansi anggaran media massa, evaluasi terhadap kinerja Diskominfo terutama dalam melaksanakan peran humas sebagai corongnya pemerintah daerah yang dinilai kurang maksimal. Serta permasalahan terpuruknya sektor pariwisata.

Setelah dialog, puluhan wartawan ANARKIS kembali melakukan aksi lanjutan berupa aksi bisu sambil membawa poster berbagai macam kalimat sindiran di Taman Pandapan (eks Taman Dahlia) serta pemasangan spanduk di depan Pendopo Setda Kuningan.




deha

Diberdayakan oleh Blogger.