Media Gathering DPRD di Waduk Darma, Nuzul Ingatkan Kompetensi dan Profesionalisme Wartawan
KUNINGAN,- Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, mengatakan, sejak era reformasi bergulir dibukanya kebebasan bicara dan menyatakan pendapat, maka muncul banyak media massa.
"Sekarang orang mudah mendirikan usaha media massa, apakah cetak, media online maupun elektronik," kata Nuzul, saat Media Gathering DPRD dengan media di obyek wisata Waduk Darma, Minggu (26/7/2026).
Bukan hanya itu, organisasi kewartawanan bukan hanya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) saja tetapi banyak bermunculan organisasi profesi lainnya.
Tentunya sangat positif dalam rangka membuka era demokrasi dan banyaknya organisasi ini akan menumbuhkan mengembangkan kehidupan demokrasi pers di tanah air termasuk Kabupaten Kuningan.
Namun demikian, lanjutnya, kemudahan mendirikan usaha media massa harus diimbangi dengan kemampuan wartawannya yang berkompeten dan dalam membuat berita yang obyektif, seimbang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Pada kesempatan ini saya mengapresiasi dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kabupaten Majalengka kemarin ternyata 6 orang wartawan dari Kuningan semuanya lulus tersertifikasi Dewan Pers," katanya.
Disebutkan, enam wartawan tersebut, Jenjang Utama/level pemimpin redaksi, Mumuh Muhyiddin media siber Siwindu.com, Andini Rahmawati (RRI), Jenjang Madya/level redaktur, Ajun Mahrudin dari Kuningan FM, Dadang Hendrayudha kamangkaranews.com, Jenjang Muda/level wartawan, Muhammad Ragil Arraqib dan Didin Sanudin dari Kuninganmass.com.
Peran pers atau media, imbuh Nuzul,.tidak bisa dipisahkan dalam konsep pemerintah (pentahelik) terdiri lima unsur yaitu pemerintah, akademisi, pengusaha, komunitas dan media.
"Pers merupakan pilar demokrasi ke empat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif dan tidak dapat dipisahkan," katanya.
Menurutnya, tugas wartawan ini cukup berat tapi sangat mulia dalam mengawal demokrasi dalam mengawal pemerintahan. kritik dan saran itu harus dilakukan tetapi tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor.40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jitnalistik.
"Artinya wartawan melaksanakan tugas itu harus sesuai dengan regulasi yang ada bagaimana kita dalam memberitakan sebuah informasi kepada masyarakat tentu berita-berita yang bertanggung jawab," katanya.
Dalam kehidupan demokrasi, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan tentu harus berhati-hati melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, begitupun sebagai pewarta harus profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, yang turut hadir mengajak untuk merawat komunikasi antara media dengan pemerintah dan ruang dialog hari ini sangat bermanfaat.
" Mari kita rawat komunikasi yang baik dan sampaikan kritik yang lahir dari aspirasi dengan kebesaran jiwa dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan," katanya.
Ia menjelaskan, Kuningan yang ingin dibangun bukan oleh suara yang paling keras tetapi oleh pendengar, berjalan bersama menuju tujuan yang sama sejalan dengan semangat Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis dan Tangguh).
"Pak bupati mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi, jadikan komunikasi sebagai budaya kolaborasi sebagai kekuatan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kompas dalam setiap langkah kita," katanya.
Setiap berita yang ditulis secara baik merupakan inspirasi, setiap kebijakan yang lahir dari aspirasi adalah bentuk pengabdian dan setiap ruang dialog seperti hari ini adalah benih menjadi pohon kepercayaan antara pemerintah dan media.
Ia berharap, kegiatan ngobrol asik jurnalis bareng legislatif Kuningan tidak berhenti sebagai seremonial tetapi menjadi semakin terbukanya komunikasi dan semakin tokohnya kolaborasi demi menghadirkan Kuningan yang lebih besar.
Hadir Sekda Kuningan, Kusmana, pimpinan DPRD, Dwi Basyuni Natsir dan Saw Tresna Septiani serta anggota DPRD, Direktur LPPL, Ondin Sutarman, Ketua PWI Kuningan Nunung Khazanah, Sekretaris Dewan, Guruh Irawan Zulkarnaen didampingi staf sekretariat.
Pewarta: deha.


Post a Comment