JAKARTA (KN),- , Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak baik di tingkat pusat maupun daerah mendukung agenda besar pemerintah un...
JAKARTA
(KN),- , Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak baik di tingkat pusat
maupun daerah mendukung agenda besar pemerintah untuk menciptakan lapangan
kerja bagi seluruh rakyat Indonesia
Hal itu
dikatakan ketika membuka Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum
Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International
Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Dikatakan
Presiden, penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu agenda besar
pemerintah dalam beberapa waktu mendatang.
Sejalan
dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah
juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang nantinya akan turut membuka
lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya manusia tersebut.
"Semua
sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang
berhubungan dengan ini saya minta semuanya mendukung," ujarnya.
Presiden
menjelaskan, iklim investasi harus diperbaiki. Ia menegaskan, apabila terdapat
investasi yang hendak masuk ke suatu daerah, maka seluruh pihak harus
memberikan dukungan dan pelayanan bagi investor agar investasi tersebut segera
terealisasi.
Investasi
yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah ada minat, tapi tidak terealisasi
gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik.
“Harusnya
kita melayani apa yang kurang sehingga bisa terealisasi dan memunculkan
lapangan pekerjaan. Ingat masih tujuh juta rakyat kita yang masih belum
memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama," tuturnya.
Presiden
kemudian memberikan gambaran, setelah ramai perang dagang antara Tiongkok dan
Amerika Serikat, sebanyak 33 perusahaan global yang sebelumnya beroperasi di
Tiongkok memutuskan keluar negara itu.
Namun, dari
33 perusahaan tersebut tak ada satupun yang memutuskan untuk memindahkan
operasinya ke Indonesia.
"Dari
33 perusahaan, 23 pindahnya ke Vietnam dan 10 lainnya memilih Kamboja,
Malaysia, India, dan Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini harus jadi
tanda tanya dong. Kita harus introspeksi ini ada apa," ujarnya.
Menurutnya,
satu hal yang menjadi permasalahan besar dan memengaruhi iklim investasi di
negara kita adalah ruwetnya perizinan bagi investasi. Maka itu tak ada cara
lain bagi Indonesia selain membenahi urusan perizinan ini.
Padahal, di
saat yang sama, pemerintah juga tengah berjuang mengatasi defisit neraca transaksi
berjalan dan neraca perdagangan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Upaya
mengurangi defisit tersebut dapat dicapai dengan selain meningkatkan investasi,
juga meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor yang dilakukan Indonesia.
Terkait hal tersebut,
Kepala Negara meminta agar prioritas pelayanan perizinan diberikan bagi
industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang bergerak memproduksi
komoditas yang dapat digunakan sebagai substitusi impor.
"Kepastian
hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam
perizinan-perizinan. Rasa aman harus dijamin TNI-Polri. Ini penting sekali.
Jangan sampai kita dilihat dari luar itu negara kita tidak aman," imbuh
Presiden.
Selain itu,
yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar hendaknya
dalam setiap investasi yang masuk pemerintah setempat turut mengikutsertakan
pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada.
"Tolong
diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan agar saya tegur
langsung," tandasnya.
Sumber : Biro
Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
