Menpan RB, Tahun 2019 Resolusi Kerja Harus Lebih Baik

BANDUNG (KN),- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin, mengatakan, awal tahun 2019 merupakan periode yang tepat, iklim yang baik bagi semua instansi pemerintah memulai resolusi kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hal itu disampaikan dalam pemberian penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 498 kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat, Banten dan Sumatera di Trans Luxuri Hotel Bandung, Senin (28/1/2019).

“Semangat perubahan ini hendaknya terus melandasi jiwa dan perjuangan kita semua Aparatur negara, untuk semakin adaptif terhadap perubahan, untuk selalu bekerja keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah,” katanya.

Sehingga, lanjutnya, pembangunan di pusat maupun daerah dapat berjalan cepat, tepat dan akurat menyentuh segitiga harapan, harapan publik, harapan sektor privat maupun harapan pemerintah itu sendiri.

Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintahan diubah, bukan lagi sekedar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan, tetapi melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai sasaran itu.

Kedua, memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program atau kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. ketiga, memastikan penghematan anggaran melalui dihapusnya kegiatan yang tidak penting, yang tidak mendukung kinerja instansi.

Satu hal lagi, lanjutnya, yang menjadi agenda kedepan yang erat kaitannya dengan sakip, yaitu penyederhanaan laporan. Pertama, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Kedua, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ketiga laporan kinerja akan diintegrasikan dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan laporan keuangan tetap terpisah sendiri. prosesnya sedang dalam tahapan di Kemendagri untuk merumuskan sistematikanya, tata caranya serta metode evaluasinya.

Selain itu, sakip juga berkaitan erat dengan zona integritas yang menjamin terbangunnya budaya kinerja, manajemen sdm, proses bisnis dan cara kerja yang efektif dan efisien, pengawasan dan pengendalian internal, transparansi, serta peningkatan kualitas pelayanan. Dibangunnya zona integritas, berarti sudah membangun 50% pondasi untuk berjalannya sakip secara “on the track”.

Evaluasi akuntabilitas bukan pula sebagai ajang kompetisi tentang keberhasilan mencapai indikator penilaian, tetapi lebih kepada bagaimana mengasistensi, 8 mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami.

“Inilah perbedaannya à tim dari Kemenpan RB ready 24 jam, setiap saat ada dan terbuka untuk membantu bapak dan ibu sekalian dalam menyusun perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan serta mengawasi target capaian program itu,” katanya.

Hasilnya sangat drastis, ada perubahan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, jumlah yang mendapatkan nilai lakip dengan predikat a, bb dan b semakin meningkat setiap tahunnya.

Artinya, sakip meluas sangat cepat, semakin banyak aparatur negara yang paham tentang menjalankan akuntabilitas roda pemerintahan, sehingga mendorong semakin cepat pula roda pembangunan bangsa bergerak menuju visi Indonesia 2045, Indonesia yang maju dan madani, menjadi negara terbesar kelima di dunia. (*)