Kepemimpinan Bupati Dian dan Wabup Tuti, Uang Pajak Proyek Pembangunan Tidak Masuk ke Kuningan

KUNINGAN (KN),- Sejak Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan hasil Pilkada 2024 menjabat, ternyata proyek pembangunan dikerjakan oleh kontraktor atau rekanan dari luar Kuningan dan ironisnya uang pajak (NPWP) juga dibawa ke luar Kuningan. 

Hal itu menjadi pertanyaan dari Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Kuningan 2021-2026, Hilwan Arief, di sela-sela Musyawarah Cabang (Muscab) XIV BPC Gapensi Kabupaten Kuningan di Minara House, Kamis (12/11/2026). 

"Tadi Ibu Wakil Bupati mengatakan ada 360 pekerjaan tapi pertanyaannya pekerjaan itu dikerjakan oleh siapa karena anggota Gapensi Kabupaten Kuningan tidak mendapatkannya," kata Hilwan. 

Ia tidak menyalahkan kalau tim sukses Bupati dan Wakil Bupati Kuningan di Pilkada 2024 lebih diutamakan mendapat proyek pekerjaan tetapi sangat disayangkan bendera rekanan bukan berasal dari Kabupaten Kuningan. 

"Kalau bendera rekanan dari luar Kuningan maka uang pajak (NPWP) kontraktor tidak masuk ke Kabupaten Kuningan," katanya. 
Sedangkan persyaratan administrasi yang wajib dimiliki kontraktor selain legalitas badan usaha (CV/PT) juga SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja) biayanya mahal. 

"Jadi sangat wajar jika jumlah anggota Gapensi Kabupaten Kuningan semula 214 sekarang tinggal 34 dan mereka banyak yang 'mematikan' benderanya atau ganti profesi," katanya. 

Ia dengan tegas menyatakan, rekanan atau kontraktor dari luar Kuningan persyaratan administrasinya tidak selengkap dimiliki rekanan atau kontraktor yang ada di Kabupaten Kuningan. 

"Gapensi Kabupaten Kuningan bekerja sesuai dengan aturan dari pemerintah," katanya. 

Sebelumnya, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, ketika membuka Muscab XIV BPC Gapensi, mengatakan, siapa pun nanti yang terpilih menjadi ketua Gapensi  2026-2031 jangan ada lagi perbedaan dan menyatukan Kuningan agar Vidi Kuningan Melesat dapat terwujud. 

"Ketua harus merevisi tidak ada lagi perbedaan membangun Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan melesat dan tentunya bisa bersinergi dengan kami," katanya. 

Lebih lanjut Wabup Tuti menegaskan, Pemda Kuningan tidak bisa membangun sendiri tanpa dukungan penuh dari para rekanan/kontraktor sesuai dengan keahlian dan profesinya. 

Ia mengelak jika Ketua Gapensi Kabupaten Kuningan 2026-2031 ada hubungan politik dengan Bupati/Wakil Bupati Kuningan. 

"Proses Muscab kami serahkan berdasarkan SOP Gapensi dan apa pun hasilnya sesuai keputusan pengurus," pungkasnya. 

Pewarta: Dadang Hendrayudha.